Jakarta –

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan perkembangan penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak bencana di Sumatera. Hingga saat ini, bansos Rp 700 miliar lebih telah disalurkan kepada para penerima manfaat.

“Per hari ini sudah lebih dari Rp 700 miliar yang kita salurkan untuk semua jenis bantuan. Dan sekarang yang sedang berproses itu sekitar Rp 200 miliar lebih, ya Rp 218 miliar,” ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Gus Ipul menjelaskan bahwa bantuan tersebut ditujukan untuk sekitar 67.000 Kepala Keluarga (KK) dan 270.000 individu untuk jaminan hidup (jadup). Ia menyebut bahwa Kemensos sebenarnya telah menyiapkan alokasi anggaran yang jauh lebih besar untuk penanganan bencana di tiga provinsi di Sumatera.

“Alokasi kami dari Kementerian Sosial untuk Sumatera, tiga provinsi itu lebih dari 2 triliun. Jadi dananya sudah disiapkan, tinggal datanya terverifikasi masuk, baru kita ajukan ke Kementerian Keuangan untuk diproses lebih lanjut,” jelasnya.

Gus Ipul merinci jenis bantuan yang diberikan kepada warga. Untuk santunan ahli waris korban meninggal dunia, pemerintah memberikan Rp 15 juta per orang. Sementara untuk korban luka berat mendapatkan Rp 5 juta.

“Lalu ada bantuan isian rumah Rp 3 juta per keluarga, dan Rp 5 juta untuk dukungan stimulan ekonomi. Terakhir adalah jadup atau pembelian lauk pauk itu Rp 450 ribu per orang dikali 3 bulan,” rincinya.

Gus Ipul memastikan penyaluran bansos ini dilakukan secara hati-hati dan transparan. Data penerima harus melewati verifikasi berlapis mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga kementerian terkait.

“Data inilah yang kemudian kita jadikan pedoman untuk menyalurkan bansos. Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Pos untuk menyalurkan bantuan-bantuan kebencanaan itu kepada keluarga yang sudah terverifikasi,” tegasnya.

Kemensos juga menerjunkan pendamping sosial seperti pendamping PKH, TKSK, hingga Tagana untuk mengawal penggunaan bantuan tersebut di lapangan. Gus Ipul berharap bantuan ini benar-benar digunakan untuk pemulihan ekonomi keluarga dan kebutuhan dasar rumah tangga.

“Dengan begitu semua kita bisa bertanggung jawab. Pemerintah yang menyalurkan bertanggung jawab ya dan tentu penerima manfaat benar-benar juga bisa menggunakan dengan baik dengan benar dan bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik dan benar pula,” imbuhnya.

(whn/whn)