WAKIL Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lalu Hadrian Irfani menilai rencana pemberlakuan pembelajaran jarak jauh atau daring seharusnya tak dilakukan serentak secara nasional. Dia menyarankan agar wacana kebijakan ini diterapkan selektif tergantung daerah.

“Penerapan pembelajaran jarak jauh sebaiknya selektif, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah,” kata Lalu dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 25 Maret 2026.

Menurut dia, pemerintah masih harus mengkaji lebih komprehensif perihal dampak dari kegiatan belajar mengajar daring. Mulai dari tingkat capaian belajar siswa, kesenjangan akses pendidikan, hingga kondisi psikososial peserta didik.

Terlebih, Lalu menilai infrastruktur digital di berbagai daerah yang masih timpang. Dia mengatakan rencana pembelajaran daring justru berpotensi makin memperlebar kesenjangan pendidikan antarsiswa. 

Karena itu, menurut dia, sebelum wacana pembelajaran daring diterapkan perlu ada dukungan yang memadai dari pemerintah. “Termasuk penyediaan akses internet, subsidi kuota, perangkat pembelajaran, serta pelatihan bagi para guru agar proses pembelajaran (daring) tetap optimal,” ucap politikus dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Lalu Hadrian juga mendorong adanya evaluasi secara berkala bila wacana pembelajaran daring ini direalisasikan. Jika hasilnya berdampak negatif pada mutu pendidikan, dia mengimbau agar kebijakan pembelajaran jarak jauh ini dihentikan.

“Kami berharap upaya penghematan energi tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran di Indonesia,” ujarnya.

Adapun wacana pembelajaran daring muncul usai Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet di Istana Negara pada Jumat, 13 Maret 2026. Rapat itu membahas ihwal pertimbangan kebijakan work from home sebagai langkah antisipasi dampak krisis global. Rencana penerapan pembelajaran daring lantas dibahas dalam rapat koordinasi teknis kebijakan penghematan bahan bakar minyak.

Pemerintah semula menargetkan rencana kebijakan pembelajaran daring diterapkan pada April mendatang. Namun, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan kegiatan belajar mengajar tetap diprioritaskan secara tatap muka.

Hal tersebut diputuskan setelah Pratikno menggelar rapat lintas kementerian bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Pratikno mengatakan kualitas pendidikan siswa tetap penting untuk dijaga, sehingga wacana pembelajaran daring dinilai belum menjadi urgensi. Dia menilai proses pembelajaran luring justru tetap harus dioptimalkan meski situasi global tengah mengalami krisis.

“Jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan luring bagi siswa,” kata dia dalam keterangannya pada Selasa, 24 Maret 2026.