ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Heryawan, mengatakan partainya mendukung pemerintah menunda mengirim prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke jalur Gaza, Palestina. Dia mengatakan situasi konflik di Gaza sedang panas. Kondisi ini meningkatkan risiko terhadap keselamatan personel dan kedaulatan negara lain.

“Keputusan pemerintah untuk menunda pengiriman pasukan adalah langkah bijak,” kata dia dalam keterangan tertulis pada Senin, 23 Maret 2026.

Ahmad Heryawan atau Aher menjelaskan keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian selama ini berlandaskan pada prinsip bebas aktif. Karena itu, menurut dia, mekanisme perundingan melalui Perserikatan Bangsa-bangsa seharusnya menjadi langkah yang paling tepat dan memiliki legitimasi internasional.

“Agar kontribusi Indonesia dapat berjalan efektif dan mendapat pengakuan internasional,” ucap Aher.

Berkaitan dengan sikap Indonesia terhadap Palestina, Aher meminta pemerintah mengevaluasi status keanggotaan di Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Terlebih, peran Dewan Perdamaian itu tak tegas dalam menjamin kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.

Selain itu, dia mengatakan Indonesia perlu mendorong terciptanya gencatan senjata permanen di Gaza. Ia meminta pemerintah berkomitmen membantu penyelesaian konflik secara damai. Sebab, kata dia, Indonesia seharusnya tak hanya berperan dalam mengirim pasukan perdamaian, tapi menjalin diplomasi aktif di forum internasional dan memberikan bantuan kemanusiaan.

“Indonesia harus terus mengedepankan diplomasi kemanusiaan, memperkuat dukungan terhadap rakyat Palestina, serta mendorong solusi damai yang berkeadilan,” ujar Ketua Badan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini.

Sebelumnya, penundaan pengiriman pasukan perdamaian TNI ke Gaza diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dia mengatakan pemerintah mempertimbangkan menunda pengiriman 8.000 prajurit TNI ke Gaza lantaran eskalasi konflik antara Iran dan Israel-Amerika Serikat memanas.

Juru bicara presiden ini belum bisa memastikan batas waktu penundaan tersebut. “Ya sampai batas waktu yang belum ditentukan,” kata dia, Selasa, 17 Maret 2026. 

Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.