INFO TEMPO – Layar besar menyala di ruang Command Center lantai dua Gedung B Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat. Data pengungsi, peta wilayah terdampak, hingga progres pembangunan infrastruktur bergantian muncul di layar. Dari ruang inilah cara kerja kordinatif Satgas PRR dikendalikan. Dan dari ruang ini pula perkembangan pemulihan pascabanjir di Sumatra dipantau dan diselaraskan.

Paparan semacam itu rutin muncul setiap kali Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) menggelar rapat koordinasi, baik secara luring, daring, maupun hybrid. Di ruang ini, perwakilan kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah berdiskusi dan bermufakat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan selaras dengan kebutuhan di lapangan.

“Satgas PRR setiap hari menggelar rapat update data pencapaian indikator pemulihan di Posko Nasional” ujar Irjen. Pol. Wahyu Bintono yang ditunjuk sebagai Kepala Posko Nasional Satgas PRR.

Hasil rapat harian dituangkan ke dalam laporan harian (LapHar) atas progres ke 7 indikator pemulihan yang kemudian dikirim setiap hari ke Kasatgas dan semua Wakasatgas PRR.  

“Kegiatan rapat harian tersebut demi memantau kerja dan program yang dilaksanakan kementerian/lembaga, sehingga pemulihan Sumatra terhubung dengan kebutuhan dan tantangan nyata di lapangan dan terakselerasi dengan data yang diperbarui setiap saat” lanjut Kaposko Nasional yang juga Staf Khusus Mendagri itu.  

Dinamika tersebut juga terlihat saat rapat koordinasi harian Satgas PRR yang digelar secara hybrid pada Kamis, 12 Maret 2026, yang mempertemukan perwakilan kementerian dan lembaga dengan para sekretaris daerah dari provinsi serta kabupaten/kota terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Melalui forum ini, pemerintah daerah menyampaikan kondisi faktual di wilayah masing-masing, sementara kementerian dan lembaga memaparkan perkembangan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang berjalan dan yang direncanakan. Pertukaran informasi tersebut menjadi dasar untuk menyesuaikan langkah penanganan mendesak di berbagai sektor.

Rapat itu juga memperlihatkan bahwa satu kementerian/lembaga (K/L) tidak bisa bekerja sendiri. Terkadang sebuah program bergantung pada data dari instansi lain. Misalnya Kementerian Pekerjaan Umum, telah mengonfirmasi kesiapan pembangunan hunian sementara (huntara).

Namun, untuk melangkah ke pembangunan hunian tetap (huntap), kementerian tersebut masih menunggu Rencana Induk (Renduk) yang sedang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dokumen ini akan menjadi acuan utama pembangunan hunian permanen di zona aman bencana, sekaligus arah pemulihan jangka menengah di wilayah terdampak.

Koordinasi lintas sektor juga terlihat di bidang energi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyiapkan dukungan pemasangan listrik baru bagi wilayah terdampak. Realisasinya berupa penentuan lokasi prioritas masih memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berdasarkan data terbaru dari pemerintah daerah.

Di sektor pendidikan tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melakukan pendataan mahasiswa yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Data tersebut kemudian disinkronkan dengan Bappenas untuk merumuskan dukungan kebijakan pendidikan bagi para peserta didik. Koordinasi dua K/L ini untuk memastikan bahwa pemulihan tidak hanya menyasar infrastruktur fisik, tetapi juga keberlanjutan pendidikan dan sumber daya manusia di daerah terdampak.

Adapun laporan dari pemerintah daerah menunjukkan bahwa sebagian layanan publik telah kembali berjalan, meskipun sejumlah fasilitas masih dalam tahap pemulihan. Beberapa daerah melaporkan kegiatan belajar mengajar sudah berlangsung kembali, meski di sejumlah lokasi masih dilakukan di tenda karena bangunan sekolah mengalami kerusakan.

Menciptakan Titik Temu
Koordinasi menjadi hal krusial lantaran filosofi ini tertuang dalam tiga panduan utama pemulihan oleh Satgas PRR. Pertama yakni Negara Terus Hadir, yang berarti penanganan tidak berhenti pada fase darurat; negara tetap mendampingi warga sampai pemulihan tuntas. Kedua, Pulih itu Butuh Proses. Hal ini dimaknai bahwa pemulihan dilakukan secara bertahap agar aman dan berkelanjutan, dengan perkembangan yang disampaikan secara berkala.

Sedangkan panduan ketiga yakni Bangkit Bersama, Bukan Sendiri-Sendiri. Melalui pesan tersebut, seluruh unsur K/L dalam Satgas PRR memahami bahwa pemulihan akan berjalan lebih kuat jika dikerjakan bersama oleh warga, komunitas lokal, dan pemerintah.

Prinsip tersebut menjadi dasar sehingga melalui rapat koordinasi ini, berbagai hambatan administratif dapat segera diurai melalui pertukaran informasi secara real time. Sinkronisasi tersebut membantu memastikan program pemulihan berjalan selaras serta meminimalkan potensi tumpang tindih bantuan.

Nilai utama dari pola koordinasi ini adalah terciptanya titik temu antara kebijakan di tingkat pusat dan kebutuhan nyata di daerah. Laporan para sekretaris daerah mengenai kondisi jalan provinsi yang masih dalam pengerjaan di Aceh Timur, atau keberadaan jembatan darurat di Aceh Tengah, menjadi masukan penting bagi kementerian dan lembaga untuk menyesuaikan prioritas kerja mereka di lapangan.

Rapat Kamis 12/03 yang lalu dipimpin oleh Wakil Sekretaris Satgas PRR Marsekal Muda TNI Mohammad Nurdin, didampingi Kepala Posko Nasional Satgas PRR Irjen Pol Wahyu Bintono serta Wakarendal Satgas PRR Brigjen TNI Dody M. Taufik.

Pertemuan diikuti 15 perwakilan kementerian dan lembaga, antara lain Bappenas, BMKG, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian ESDM, BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perhubungan.

Sebanyak 26 perwakilan pemerintah daerah juga mengikuti rapat secara daring, antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, serta sejumlah sekda kabupaten dan kota terdampak seperti Pidie, Lhokseumawe, Aceh Tamiang, Bireuen, Kota Langsa, Agam, Lima Puluh Kota, dan Kota Padang. (*)