INFO TEMPO – Komitmen Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam (Satgas PRR) untuk nihil pengungsi korban banjir Sumatra di tenda terus menunjukkan tren positif. Ketua Satgas PRR sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian optimistis, target ini akan tercapai sebelum memasuki Idul Fitri.

“Nah, ini target kami bersama BNPB. Semua pengungsi nantinya akan dipindahkan ke huntara,” kata Tito dalam lawatannya ke Kabupaten Pidie Jaya, Aceh pada Jumat, 6 Maret 2026.

Per 8 Maret 2026, pengungsi Aceh dan Sumatera Utara yang masih di tenda tercatat 1.872 Kepala Keluarga (KK). Angka ini berkurang sebanyak 428 KK jika dibandingkan dua hari yang lalu berjumlah 2.300 KK pengungsi. Sementara Sumatera Barat sudah tidak ada lagi masyarakat terdampak banjir yang tinggal di tenda pengungsian. Angka ini menyusut tajam dari awal total pengungsi yang berjumlah 2.178.269 jiwa.

Upaya meniadakan pengungsi di tenda menjelang Idul Fitri dilakukan dengan memindahkan mereka ke hunian sementara yang telah selesai dibangun. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema pemindahan ke tempat tinggal yang lebih layak melalui program dana tunggu hunian sebesar Rp 600 ribu per kepala keluarga per bulan selama tiga bulan.

Adapun 1.872 KK pengungsi tersebut tersebar di Aceh sebanyak 1.695 KK dan Sumatera Utara 177 KK. Artinya, kedua provinsi ini memerlukan atensi khusus dari seluruh stakeholders yang tergabung dalam Satgas PRR agar pengungsi segera direlokasi ke hunian yang lebih layak.

Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil sekaligus Juru Bicara Satgas PRR Amran mengatakan optimistis bahwa tidak akan ada lagi masyarakat di tenda pengungsian sebelum Lebaran. “Kami berharap bahwa tren ini akan terus berkurang hingga pelaksanaan Idul Fitri yang akan datang,” kata dia di Kantor Kemendagri pada Senin, 9 Maret 2026.

Fasilitas kamar hunian sementara (huntara) bagi korban bencana di Simarpinggan, Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dok. Satgas PRR

Capaian ini merupakan hasil kolaborasi Satgas PRR bersama berbagai pemangku kepentingan, antara lain BNPB, pemerintah daerah, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, serta sejumlah instansi terkait lainnya.

Strategi yang dilakukan meliputi percepatan pembangunan huntara yang telah rampung sebanyak 12.563 unit per 5 Maret 2026. Selain itu, mobilisasi pengungsi dari tenda ke huntara yang telah siap huni, distribusi dana tunggu hunian (DTH), serta penyaluran bantuan perbaikan rumah secara luas dan merata bagi kategori rumah rusak ringan dan rusak sedang.

Satgas PRR bersama personel TNI, Polri, dan praja IPDN juga membersihkan kawasan permukiman serta pemulihan konektivitas jalan yang tertimbun lumpur dan material akibat banjir di akhir 2025.

Ini adalah bentuk komitmen Satgas PRR dalam mengakselerasi pemulihan dengan memastikan seluruh indikator, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, layanan publik dasar, konektivitas jalan, kegiatan ekonomi, hingga kebutuhan pokok masyarakat. Upaya percepatan ini ditempuh melalui koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. (*)