Fikri Faqih Minta Pemerintah Evaluasi Skema Pengabdian Penerima LPDP

INFO NASIONAL – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendorong pemerintah untuk mengevaluasi skema pengabdian penerima beasiswa LPDP, dengan mengutamakan penyediaan ekosistem riset yang memadai di dalam negeri daripada sekadar menuntut kepulangan fisik secara kaku. Menurut Fikri, nasionalisme tidak boleh diukur hanya dari domisili, melainkan dari kontribusi nyata dan jaringan ilmu pengetahuan yang dibangun untuk bangsa.

“Jangan sampai kita hanya menuntut mereka pulang, tapi di sini mereka justru ‘mati’ secara keilmuan karena laboratorium tidak ada dan ekosistem risetnya tidak mendukung. Kita harus menyediakan ‘rumah’ yang layak bagi mereka untuk berkarya,” ujarnya di Jakarta, Selasa, 3 Maret 2026.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Politisi Fraksi PKS itu mencontohkan kisah BJ Habibie yang bersedia pulang karena negara memberikan panggung berupa industri strategis. Ia menekankan bahwa tanpa sarana prasarana yang mumpuni, talenta terbaik Indonesia di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics atau STEM akan terus terserap oleh industri luar negeri yang lebih menghargai keahlian mereka.

Fikri juga mengusulkan pergeseran konsep dari brain drain menjadi brain circulationDalam konsep ini, diaspora yang menetap di luar negeri tetap dianggap mengabdi selama mereka menjadi jembatan teknologi dan riset bagi institusi di Indonesia.

“Pemerintah perlu memperbaiki koordinasi antar-kementerian agar lulusan terbaik ini tidak membentur tembok birokrasi saat ingin berkontribusi. Jangan biarkan mutiara-mutiara kita hanya bersinar di negeri orang karena kita gagal menyiapkan tempat bagi mereka di rumah sendiri.” (*)

  • Related Posts

    Mensesneg: Presiden Prabowo Berulang Kali Ingatkan Lawan Korupsi

    PRESIDEN Prabowo Subianto berkali-kali mengingatkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk meninggalkan praktik korupsi. Pesan Prabowo ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons serangkaian kasus dugaan korupsi yang menjerat…

    Pigai: Warga Sipil Jadi Pejabat Polisi Lumrah di Luar Negeri

    MENTERI Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan bahwa usulannya agar warga sipil bisa menjadi pejabat di institusi Polri merupakan bagian dari konsep pengawasan sipil atau civilian oversight yang telah dipraktikkan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *