PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan perkembangan situasi terkini ihwal eskalasi konflik di kawasan Teluk kepada presiden, wakil presiden, menteri luar negeri terdahulu, hingga ketua umum partai politik parlemen. Mantan Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda mengungkapkan ini seusai menghadiri persamuhan di Istana Merdeka pada Selasa malam, 3 Maret 2026.

“Khususnya berkaitan dengan yang selama ini sudah menjadi perhatian banyak diantara kita yaitu mengenai yang paling mutakhir tentunya perkembangan perang atau serangan Amerika dan Israel terhadap Iran,” ucap Hassan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa. 

Kepala Negara, kata dia, secara khusus menyoroti implikasi konflik AS-Israel dengan Iran terhadap Indonesia dan tatanan dunia global. 

“Ketika tatanan dunia sudah tidak lagi efektif dan tidak ada lagi peluang kepada negara yang menjadi korban serangan militer mengadu kepada siapa,“ tuturnya. 

Sebab, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tak lagi memiliki peran dan sistem berbasis aturan alias rule-based order hanya konsep di atas kertas. “Dan memang tidak ada kekuatan memaksa apalagi kalau itu berkaitan dengan negara-negara besar,” tutur dia.

Situasi ini, menurut Hassan, menjadi dilema bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara lainnya. Maka dari itu, Prabowo menganggap penting untuk mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kepada tokoh-tokoh nasional yang hadir. 

Menurut Hassan, Prabowo juga membahas implikasi ekonomi dari perang yang dilancarkan AS-Israel terhadap Iran. 

“Potensi efek dari perang ini terhadap kepada ekonomi dunia khususnya yang menyangkut supply, oil, minyak, dan gas kita berhitung semua apa efeknya terhadap kita,” kata Hassan.

Menteri luar negeri periode 2001-2009 ini berujar, Prabowo juga membahas perhitungan kemungkinan lamanya perang.

“Tapi juga dari sisi kalkukasi berapa lama perang ini akan berlangsung. Sebelumnya (Presiden AS) Donald Trump mengatakan berapa hari, tetapi sekarang bicara berapa minggu,” kata Hassan.

Lebih lanjut, Prabowo dan para tokoh juga membahas mengenai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace alias Dewan Perdamaian.

“Kami bahas, tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan posisi dan mandat BoP kita akan berhitung lagi sisi itu,” tutur Hassan.

Hassan mengklaim Prabowo membuka ruang dialog dan meminta masukan dari para tokoh nasional yang hadir. “Kami masing-masing mencoba memberikan kontribusi pemikiran dan usul-usul dari para peserta,” kata Hassan.

Presiden Prabowo mengundang presiden, wakil presiden, hingga menteri luar negeri terdahulu ke Istana Kepresidenan pada Selasa malam. Selain mantan pejabat negara, Prabowo juga mengundang ketua umum partai politik di parlemen dan pengusaha. Pertemuan tertutup itu berlangsung di Istana Merdeka Jakarta selama lebih kurang 3,5 jam. 

Hadir dalam agenda itu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Selain dua presiden terdahulu tersebut, jajaran mantan wakil presiden yang hadir adalah Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, dan Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin hadir.

Jajaran pemimpin partai yang tampak hadir di antaranya Ketua Umum Partai NasDem Surya Dharma Paloh, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Selain itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Al Muzzammil Yusuf juga memenuhi undangan Prabowo.

Tampak hadir pula Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bidang Politik Puan Maharani. Ia mewakili Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

Selain itu, ada pula sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. 

Lalu, kalangan pengusaha juga tampak hadir di Istana Kepresidenan. Mereka adalah Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin Indonesia) Anindya Bakrie, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Shinta Kamdani, dan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Akbar Himawan Buchari.