MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan biaya kesehatan di Indonesia masih jauh lebih mahal dibandingkan dengan Amerika dan Jepang. Untuk kebutuhan biaya operasi usus buntu, misalnya, industri kesehatan Amerika hanya membutuhkan USD 12 ribu dan USD 5 ribu untuk Jepang.

Sementara itu, untuk tindakan yang sama, industri kesehatan Indonesia harus membayar hingga USD 400 ribu atau setara dengan Rp 6,7 miliar. “Tidak ada industri lain yang harganya sebesar itu,” kata Budi dalam konferensi pers Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Jakarta yang disiarkan secara daring, Senin, 23 Februari 2026. 

Budi menjelaskan, bisnis kesehatan adalah satu-satunya layanan yang hampir tidak memiliki daya tawar atau negosiasi antara penyedia dan penikmat layanan. Penentuan harga layanan didominasi oleh supply side atau industri penyedia layanan kesehatan. Industri yang dimaksud meliputi penyedia peralatan kesehatan maupun rumah sakit

Karena itu, setiap tahunnya biaya kesehatan akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. “Inflasinya itu naik terus tiap tahun,” kata Budi.

Menurut dia, salah satu cara agar penerima layanan atau masyarakat memiliki daya tawar adalah melalui asuransi kesehatan konvensional, dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

Namun di Indonesia, kata Budi, kekuatan BPJS Kesehatan masih lemah, sehingga penentuan biaya kesehatan masih dikontrol oleh supplier alat kesehatan juga rumah sakit. “Supply side kita mengontrol semuanya. Kita mau operasi usus buntu, enggak bisa nego,” kata dia.

Budi memaparkan, saat ini total kebutuhan biaya kesehatan di Indonesia berada di angka Rp 640 triliun. Untuk bisa memiliki daya tawar atau ikut menekan harga pelayanan kesehatan, BPJS harus bisa menguasai hingga 60 persen penerima layanan kesehatan alias membayarkan sekitar Rp 450 triliun. 

Sisa biaya Rp 100 triliun barulah dikuasai oleh asuransi swasta. “Jadi nanti BPJS bisa bernegosiasi. Harganya sekian, atau kalau usus buntu, (BPJS bisa bilang) enggak usah di CT-scan,” kata Budi. “Jadi nanti BPJS-lah yang mewakili masyarakat untuk bernegosiasi.”