MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melaporkan perkembangan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 12 Februari 2026. Trenggono mengatakan saat ini pembangunan kampung nelayan itu masih tahap pertama.
“Progres sudah 50 persen dari tahap satu dan mudah-mudahan bisa segera selesai di Februari,” kata Trenggono seusai bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Selain pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, Trenggono juga membahas program lain dengan Prabowo, salah satunya pembuatan tambak. Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang membangun tambak udang seluas 2.150 hektare dengan nilai investasi sebesar Rp 7,2 triliun di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain Trenggono, Prabowo juga memanggil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko. Presiden, kata Budiman, meminta BP Taskin untuk mengintegrasikan program-program strategis pemerintah, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih.
Budiman mengatakan Prabowo ingin agar program kampung nelayan dapat saling menyangga dengan kegiatan lain, seperti makan bergizi gratis (MBG) dan program perumahan. “Kemudian program-program yang lain supaya bisa berbicara satu sama lain sebagai satu ekosistem,” kata mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Penguatan ekosistem Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu topik pembahasan utama Presiden Prabowo dalam rapat di Istana Kepresidenan, hari ini. Presiden turut mengundang Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau BP BUMN Dony Oskaria untuk membahas program tersebut.
Menurut Dony, kampung nelayan akan menjadi bagian dari ekosistem yang dikelola melalui BUMN PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero). “Jadi, ini memang bagaimana kita mengoptimalkan potensi dari laut sehingga Jaladri nanti akan fokus kepada pengembangan produktivitas di industri perikanan,” kata Dony seusai rapat dengan Prabowo.
Dony berujar, program kampung nelayan tidak berhenti dalam pembangunan fisik, tetapi juga berlanjut secara bisnis. Salah satunya dengan mempersiapkan offtaker hasil produksi perikanan.






