ALIANSI masyarakat sipil yang tergabung dalam organisasi Rumah Solidaritas Papua menemui sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, pada Senin, 9 Februari 2026. Mereka mengadukan sejumlah peristiwa di Papua yang diduga melanggar hak asasi manusia.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia –salah satu anggota aliansi– Usman Hamid mengatakan tujuan laporan itu adalah untuk mendesak DPD bertindak terhadap rentetan peristiwa di Papua yang menelan korban jiwa. “Kami mendorong DPD untuk mendesak pemerintah agar ada proses hukum yang transparan dan penyelesaian terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Papua,” kata Usman di Kompleks Majelis Permusyawaratan Rakyat, di Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.

Usman mengatakan secara khusus aliansi menyorot beberapa kejadian belakangan ini, seperti di Kabupaten Nduga, Lanny Jaya, Yahukimo,  Yalimo, dan Intan Jaya. Di beberapa wilayah itu, kata dia, terjadi serangan dari militer terhadap masyarakat sipil di Papua.

Anggota aliansi lainnya yang ikut pertemuan itu adalah Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Mereka diterima oleh beberapa senator asal Papua, di antaranya Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai dan anggota DPD Filep Wamafma.

Direktur Eksekutif YKKMP Theo Hesegem, menyebutkan empat peristiwa dugaan pelanggaran HAM di Papua pada 2025. Misalnya, insiden tewasnya seorang anak perempuan berusia tujuh tahun, AG, akibat tertembak peluru di bagian belakang kepala saat dilakukan operasi militer di Kampung Woneworasosa, Distrik Gearek, Kabupaten Nduga, pada 12 Desember 2025. Theo mengatakan saat kejadian AG sedang digendong oleh ibunya, Wina Kerebea. Beberapa hari setelah kejadian, tim YKKMP turun ke lapangan dan mendengar kesaksian ibu korban.

“Ada anak kecil yang umurnya 7 tahun yang namanya disebutkan tadi itu ditembak dari belakang (kepala) hingga sampai tembus depan,” kata Theo.

Ia melanjutkan, saat kejadian, ibu korban ketakutan lantaran serangan udara masih berlangsung. Paha kanan Wina juga terluka akibat ledakan bom mortir. Sehingga Wina berusaha menyelamatkan diri dan meninggalkan anaknya. Saat Wina kembali, jasad AG tidak ditemukan di lokasi.

Theo mengatakan tim YKKMP juga melanjutkan pencarian AG, tapi belum menemukannya. “Kita datang ke sana melakukan pencarian korban tersebut tapi korban tersebut sampai hari ini belum ditemukan,” ujar Theo.

Ia melanjutkan, serangan militer itu juga mengakibatkan 580 warga mengungsi ke 10 lokasi berbeda, seperti ke Kabupaten Asmat dan Kenyam. Menurut Theo, hingga saat ini masyarakat masih trauma dan kekurangan bahan makanan.

“Sampai hari ini masyarakat masih berada di hutan. Mereka tidak tenang dan ini kita membutuhkan pertolongan dari pemerintah,” kata dia.

Filep mengatakan DPD berperan untuk merekomendasikan penyelesaian pelanggaran HAM kepada pemerintah. Sehingga ia berjanji DPD akan berperan lebih aktif ke depan dalam membantu penyelesaian konflik di Papua.

“Sepanjang masih ada kekerasan dan korban warga sipil, maka sepanjang itu pula kebijakan-kebijakan negara di Papua akan gagal,” kata Filep.

Adapun Usman Hamid mendorong pemerintah agar menggunakan pendekatan dialog dalam menangani konflik di Papua. Aktivis 1998 itu meyakini bahwa jalur diskusi harus diprioritaskan untuk mencegah bertambahnya korban masyarakat sipil. 

“Setidak-tidaknya ada penghentian penggunaan kekerasan, penggunaan pendekatan militeristik supaya ada penyelamatan pengungsi, ada penyelamatan warga sipil di Papua, dan juga yang terakhir penyelamatan lingkungan,” kata Usman.