Wamenag Minta Layanan KUA Tidak Lambat dan Berbelit-belit

WAKIL Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menegaskan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan wajah Kementerian Agama di tengah masyarakat. Karena itu, kualitas layanan KUA harus terus ditingkatkan dan tidak boleh berjalan lambat maupun berbelit-belit.

Pernyataan tersebut disampaikan Romo Syafi’i saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026. Menurut dia, keberadaan KUA hingga tingkat kecamatan menjadikan unit ini sebagai titik temu utama masyarakat dengan negara dalam urusan keagamaan.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

“Bimas Islam adalah wajah Kementerian Agama di tengah masyarakat. Jangan sampai masih ada keluhan layanan KUA yang lambat atau berbelit-belit. KUA harus menjadi pusat layanan keagamaan yang solutif, inklusif, dan responsif,” kata Romo Syafi’i.

Ia menekankan pentingnya penguatan program Revitalisasi KUA sebagai bagian dari upaya menyiapkan dan melayani umat di masa depan. Menurut Romo, pelayanan publik di bidang keagamaan tidak semata soal administrasi, tetapi juga mencerminkan kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat secara bermartabat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad melaporkan capaian kinerja layanan yang menunjukkan tren positif. Indeks Layanan Bimbingan Perkawinan, misalnya, telah mencapai skor 82 dan dinilai efektif dalam mendukung penguatan ketahanan keluarga.

Namun, Abu Rokhmad mengakui masih terdapat pekerjaan rumah dalam layanan zakat dan wakaf. Indeks layanan pada sektor tersebut baru mencapai skor 57,2 dan akan menjadi salah satu fokus utama perbaikan ke depan.

Dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan Bimas Islam juga datang dari Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. Ia mengapresiasi capaian kinerja yang diukur melalui berbagai indeks layanan dan menegaskan komitmen DPR untuk mendukung kebijakan serta anggaran yang dibutuhkan.

“Indeks penilaian layanan keagamaan menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Komisi VIII akan terus mendukung agar rekomendasi Rakernas ini berdampak nyata pada peningkatan layanan kepada masyarakat,” ujar Marwan.

Pada acara tersebut, Wamenag menyerahkan penghargaan kepada lima Kantor Wilayah Kementerian Agama dengan kinerja anggaran terbaik, yakni Jawa Timur, Gorontalo, Aceh, Papua, dan Sumatera Utara. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi pemacu bagi daerah lain untuk meningkatkan kualitas layanan.

Menutup arahannya, Romo Syafi’i mengingatkan jajaran Bimas Islam agar tidak cepat berpuas diri. Ia menilai capaian indeks layanan patut disyukuri, namun tantangan ke depan menuntut peningkatan mutu layanan yang berkelanjutan.

  • Related Posts

    Pegawai SPPG Diangkat PPPK, Dosen UMY: Ciderai Rasa Keadilan

    RENCANA pemerintah untuk mengangkat pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Februari 2026 memicu kritik.  Kebijakan…

    Di WEF Davos, Prabowo Klaim MBG Ciptakan 600 Ribu Pekerjaan

    PRESIDEN Prabowo Subianto membanggakan proyek makan bergizi gratis atau MBG ketika berpidato di World Economic Forum Annual Meeting 2026, di Davos, Swiss. Menurut Prabowo, program yang ia unggulkan sejak masa…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *