Jakarta –

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi progres positif persiapan Haji 1447H/2026M, termasuk peningkatan kuota petugas haji dari unsur mahasiswa Indonesia di Timur Tengah. Ia juga menyoroti komitmen penambahan petugas mukimin dan percepatan distribusi kartu Nusuk sejak embarkasi Indonesia.

HNW menyampaikan berdasarkan laporan Menteri Haji dan Umrah RI Gus Irfan, kuota mahasiswa di 10 negara Timur Tengah naik menjadi 133 orang dari 120 pada 2025. Ia berharap jumlahnya bisa terus bertambah sesuai minat dan potensi pada musim Haji mendatang.

Untuk mukimin termasuk mahasiswa Indonesia di Arab Saudi, Kementerian Haji (Kemenhaj) melaporkan baru 750 petugas haji yang diangkat. HNW mempersoalkan hal ini kepada Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak karena tidak sesuai dengan kesepakatan Komisi VIII pada November 2025 lalu. Dahnil menegaskan akan ada tambahan dari Tenaga Pendukung Syarikah, yang diingatkan HNW agar benar-benar direalisasikan.

HNW berpesan agar seluruh mahasiswa dan mukimin yang terpilih sebagai Tenaga Pendukung/Petugas Haji menjalankan amanah dengan mengoptimalkan kompetensi mereka.

“Antara lain di bidang penguasaan bahasa Arab, pemahaman tata cara ibadah haji, serta pengetahuan terhadap budaya dan sistem pelayanan di Arab Saudi, termasuk kekuatan fisik untuk melayani Jamaah Haji Indonesia dengan menjunjung tinggi profesionalitas,” tambah HNW dalam keterangannya, Kamis (22/1/2026).

Hal ini disampaikan pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umroh, di Kompleks Parlemen, Rabu (21/1).

Anggota DPR RI Fraksi PKS ini juga menekankan pentingnya kebijakan pembagian kartu Nusuk agar dapat dibagikan sejak calon jemaah haji masih berada di Indonesia, tepatnya di embarkasi. Hal ini sesuai dengan kesepakatan dalam beberapa Rapat Kerja terakhir dan diharapkan mempermudah proses keberangkatan jemaah.

Menurutnya, langkah tersebut akan menghilangkan trauma serta memberikan kepastian bagi Jamaah Haji Indonesia untuk bisa langsung beribadah khususnya di Masjidil Haram, karena pengalaman tahun 2025 petugas Otoritas Saudi sangat ketat melakukan pengecekan kartu Nusuk bagi mereka yang hendak masuk kawasan Masjid.

HNW menyampaikan, Menteri Haji dan Umrah RI Kemenhaj terus berupaya agar kartu Nusuk bisa dibagikan lebih awal, yakni saat di embarkasi.

“Salah satu perkembangan positif yang disampaikan adalah dua Syarikah yang menjadi penyedia layanan kartu nusuk telah membuka kantor perwakilan di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memperlancar koordinasi dan penyelesaian administrasi, dan pembagian kartu nusuk sebelum keberangkatan jamaah calon haji Indonesia ke Saudi Arabia,” sambungnya.

Sebelum raker dimulai, HNW juga menyampaikan aspirasi dari para Pembimbing KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah) yang mengeluhkan penolakan pelunasan biaya. Sistem dianggap menyamakan mereka dengan jamaah biasa sehingga harus menunggu jeda 18 tahun, padahal sebagian sudah berhaji sebelum aturan batas tersebut diberlakukan.

Menurut HNW, mestinya hambatan seperti ini tidak terjadi, karena jelas di Pasal 5 ayat 3 UU 14/2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ada ketegasan bahwa ketentuan minimal jeda keberangkatan 18 tahun setelah haji sebelumnya (Pasal 5 ayat 1) dikecualikan bagi Pembimbing KBIHU sebagai jelas disebut dalam Pasal 5 ayat 3.

Sebagai penutup, HNW menegaskan Kementerian Haji mengakui sistem masih memiliki kendala dan berjanji melakukan pengecekan agar sesuai aturan. Para Pembimbing KBIHU tetap termasuk kategori pengecualian sesuai proporsi 151 calon jemaah yang mereka bimbing.

“Ini kami ingatkan agar tidak terjadi Jamaah Haji Indonesia nantinya tidak menerima bimbingan Ibadah dari para pembimbing, karena bimbingan itu salah satu kunci mereka bisa beribadah haji yang baik dan benar agar memperoleh haji yang mabrur,” pungkasnya.

(ega/ega)