Jakarta –
Pemerintah memastikan dana transfer ke daerah (TKD) yang masuk efisiensi dikembalikan untuk penanganan bencana. TKD dikembalikan untuk tiga provinsi terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, kebijakan itu telah disepakati Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di Hambalang, Bogor, Sabtu (17/1/2026). Dalam rapat itu katanya dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudi Sadewa.
“Presiden kemudian sudah memutuskan tadi bahwa seluruh provinsi, kabupaten/kota, tiga ini, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, transfer keuangan daerahnya disamakan dengan di tahun 2025. Dengan kata lain ya ditambahnya angkanya totalnya menjadi Rp 10,6 triliun,” kata Tito kepada wartawan di rumah dinas, Jalan Widya Candra, Jakarta Selatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan, untuk Aceh provinsinya dengan 23 kota dan kabupaten mendapat pengembalian TKD Rp 1,6 triliun, Sumatera Utara diberikan Rp 6,3 triliun untuk 33 kota dan kabupaten. Lalu Sumatera Barat dengan 19 kabupaten dan kota itu Rp 2,7 triliun.
Dia memastikan, seluruh kota kabupaten di tiga provinsi, tanpa terkecuali mendapat pengembalian TKD utuh. Tito beralasan, kota dan kabupaten di wilayah tiga provinsi itu terdampak secara sosial dan ekonomi.
“Dan beliau langsung memutuskan tadi diberikan kepada seluruh kabupaten/kota di dan provinsi di tiga provinsi ini. Kenapa? Karena inilah bencana-bencana provinsi. Jadi meskipun misalnya di Aceh itu ada 18 yang terdampak dari 23, tapi empatnya lagi juga mengalami problema,” jelas dia.
Dia mecontohkan, di Banda Aceh banyak korban terdampak pindah ke wilayah yang lebih aman. Katanya hal ini membuat inflasi di daerah tersebut.
“Sumatera Utara misalnya, di Nias enggak terlalu terdampak, tapi Kota Sibolga itu terdampak ya, lumpur segala macam mengakibatkan jalan terputus. Akibatnya pasokan ke Sibolga sulit masuk, Sibolga tuh pintunya pelabuhannya adalah pintu untuk menuju Nias, sehingga seluruh kabupaten di Nias terdampak. Akibatnya harga-harga naik,” jelas dia.
“Gunung Sitoli tuh ya itu akhir Desember lalu itu tertinggi, tertinggi inflasi dari 98 kota se-Indonesia, meskipun dia enggak terdampak banjir longsor tapi terdampak karena efek banjir longsor di sekitarnya, Kota Sibolga khususnya,” sambungnya.
(tsy/maa)






