Amerika Serikat (AS) menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi militer di Caracas.

Dilansir Reuters, Minggu (4/1/2026), serangan AS dan penangkapan Nicolas Maduro merupakan puncak dari tekanan selama berbulan-bulan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Venezuela yang menuai kecaman dari beberapa pemimpin internasional.

Maduro ditangkap pada Sabtu (3/1) dini hari. Penangkapan diawali dengan serangan oleh pasukan AS. AS menyebut Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah. Setelah itu, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dibawa ke AS.

Lalu, bagaimana sikap dari Rusia dan China yang merupakan sekutu Maduro?

Diketahui selama bertahun-tahun, Rusia dan China telah mendukung pemerintahan sosialis Venezuela secara politik, finansial, dan militer. Hubungan kuat itu dimulai di bawah mantan Presiden Venezuela Hugo Chávez yang merupakan mentor sekaligus pendahulu Maduro.

Dilansir TASS, Rusia mengecam tindakan AS terhadap Venezuela. Rusia mengatakan tindakan AS tak dapat dibenarkan.

“Hari ini, Amerika Serikat melakukan tindakan agresi bersenjata terhadap Venezuela. Hal ini menimbulkan keprihatinan dan kecaman yang mendalam. Dalih yang dikemukakan untuk membenarkan tindakan tersebut tidak dapat diterima. Permusuhan yang berideologi telah mengalahkan pertimbangan pragmatis, serta keinginan untuk membangun hubungan berdasarkan kepercayaan dan prediktabilitas,” ujar Kementerian Luar Negeri Rusia.

Rusia meminta AS mencegah eskalasi lebih lanjut dan untuk fokus pada dialog. Rusia mengaku siap mendukung dialog antara AS dan Venezuela.

Tak hanya Rusia, China juga menyerukan agar AS segera membebaskan Maduro dan istrinya, Cilia Flores.

“China menyerukan AS untuk memastikan keselamatan pribadi Presiden Maduro dan istrinya, segera membebaskan Presiden Maduro dan istrinya,” ujar Kementerian Luar Negeri China dilansir CNN, Minggu (4/1/2026).

China meminta AS mengatasi masalah lewat dialog. Dia mendesak AS menghentikan upaya menggulingkan rezim Venezuela.

“Hentikan upaya untuk menggulingkan rezim Venezuela, dan menyelesaikan masalah ini melalui dialog dan negosiasi,” demikian bunyi pernyataan itu.

Penangkapan Maduro juga menuai ragam sikap politik dari negara-negara di Amerika Latin. Sejumlah negara sekutu AS memuji penangkapan terhadap Maduro, sementara negara-negara lain mengecam operasi tersebut.

Dilansir NBC News, Minggu (4/1/2026), reaksi dari berbagai negara Amerika Latin terhadap serangan AS di Venezuela menunjukkan perpecahan politik di kawasan tersebut.

Dilaporkan Associated Press, Kolombia, Brasil, Meksiko, Uruguay, dan Kuba mengutuk serangan itu. Negara-negara ini juga menyerukan PBB untuk mencari solusi damai dan mengambil tindakan.

Sementara itu, Argentina, Paraguay, dan Ekuador memuji berita penangkapan Maduro. Panama menyatakan dukungan untuk oposisi politik Venezuela, yang secara luas diyakini telah memenangkan pemilihan presiden 2024 di tengah bukti yang kredibel. Guatemala menyerukan lebih banyak dialog.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, Sekjen PBB Antonio Guterres mengaku prihatin dan khawatir dengan situasi yang terjadi antara AS dan Venezuela.

Dilansir CNN, Minggu (4/1/2026), Juru Bicara Sekjen PBB Guterres, Stephane Dujarric, mengatakan Guterres ‘sangat prihatin’ dengan aksi militer AS di Venezuela.

Guterres disebut khawatir dengan dampak terhadap kawasan tersebut. Dia mengatakan Guterres meminta semua pihak menghormati hukum internasional.

“Terlepas dari situasi di Venezuela, perkembangan ini merupakan preseden yang berbahaya. Sekretaris Jenderal terus menekankan pentingnya penghormatan penuh, oleh semua pihak, terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB,” ujarnya.

Sebagai informasi, Mahkamah Agung Venezuela menunjuk Wakil Presiden Delcy Eloina Rodriguez Gomez sebagai Presiden interim atau sementara. Penunjukan itu dilakukan setelah Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap oleh Amerika Serikat.

Dilansir AFP dan kantor berita Venezuela AVN, Minggu (4/1/2026), Mahkamah Agung Venezuela memutuskan bahwa Rodriguez ‘mengambil alih dan menjalankan, dalam kapasitas sementara, semua atribut, tugas, dan wewenang yang melekat pada jabatan Presiden untuk menjamin kesinambungan administrasi dan pertahanan komprehensif negara’.

Keputusan itu didasarkan pada konstitusi Venezuela. Putusan itu dibuat berdasarkan pertimbangan ketidakhadiran sementara Maduro sebagai Presiden.

Mahkamah Agung Venezuela meminta Rodriguez, Dewan Pertahanan Nasional, Komando Militer Tinggi dan Mahkamah Nasional diberitahu tentang situasi terkini. Mahkamah Agung juga mengatakan tindakan ini diperlukan untuk menghadapi agresi asing dan memastikan pertahanan komprehensif terhadap Venezuela.

Saksikan pembahasan selengkapnya hanya di program detikPagi edisi Senin (05/01/2026). Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com, YouTube dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

“Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!”