MAJELIS Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memaparkan alasannya mendukung isu pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketua MPP PKS Mulyanto mengatakan usul pilkada dipilih DPRD bukan serta-merta mengembalikan mekanisme pemilihan ke masa lalu atau memaksakan penerapan sistem pemi]lihan yang sarat akan ekses. “Pilkada dipilih DPRD sebagai ikhtiar mencari keseimbangan antara mandat rakyat dan efektivitas pemerintahan,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 Januari 2026.

Ia menuturkan, demokrasi di masa mendatang harus bergerak menuju kualitas yang lebih baik dan tidak berhenti pada aspek prosedural semata. Karena itu, diperlukan terobosan agar pemerintahan daerah dapat berjalan lebih efektif dan tidak terjebak dalam praktik politik transaksional.

PKS, Mulyanto melanjutkan, mengajukan dua usulan dalam isu pilkada dipilih DPRD. Pertama, mekanisme pilkada tidak langsung dapat diterapkan khusus untuk pemilihan gubernur. Menurut dia, gubernur memiliki posisi strategis sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Karena itu, legitimasi representatif melalui DPRD dinilai mampu memperkuat koordinasi dan menjaga stabilitas pemerintahan daerah. Menurut dia, model ini diyakni bisa menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Dengan syarat pemilihan dilakukan terbuka dan transparan,” ujar Mulyanto.

Adapun pemilihan bupati dan wali kota, Mulyanto menegaskan, sebaiknya tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Alasannya, bupati dan wali kota merupakan pemimpin yang paling dekat dengan pelayanan publik sehari-hari.

Pemilihan langsung memberi ruang kontrol yang lebih kuat bagi masyarakat sekaligus menjaga akuntabilitas kepala daerah. Untuk menekan praktik politik transaksional, PKS mendorong pembiayaan kampanye yang transparan dan sebagian disubsidi oleh negara. “Model ini wajib didukung dengan instrumen recall politik agar kepala daerah yang menyalahgunakan kekuasaan langsung dievaluasi,” ucap Mulyanto.

Sebelumnya, isu menghidupkan kembali pilkada melalui DPRD pertama kali disampaikan Partai Golkar seusai rapat pimpinan nasional pada Sabtu, 20 Desember 2025. Partai berlambang pohon beringin itu beralasan, pilkada langsung berdampak pada semakin mahalnya ongkos politik.

Usulan Golkar kemudian diikuti sejumlah partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN), misalnya, menilai mekanisme tersebut tidak melanggar konstitusi dan berpotensi menekan biaya politik bagi calon kepala daerah yang bakal berlaga.

Dalam kesempatan terpisah, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik bergulirnya kembali isu pilkada dipilih DPRD. Staf Divisi Advokasi ICW Seira Tamara menyebut isu tersebut tidak memiliki dasar kuat dan justru mengandung logika yang mengkhawatirkan.

Seira menilai, jika alasan utama perubahan mekanisme pilkada adalah mahalnya ongkos politik serta maraknya praktik politik uang dalam pilkada langsung, maka pemilihan oleh DPRD justru tidak menyentuh akar persoalan. “Pilkada dipilih DPRD tidak menghilangkan praktik politik uang dan justru meningkatkan ruang transaksi politik yang tidak dapat diawasi masyarakat,” kata Seira.

Dia menjelaskan, pertimbangan pilkada langsung oleh rakyat dihapus karena besarnya anggaran, hal tersebut mesti dikaji lebih komprehensif dan mendalam. Menurut ICW, biaya Pilkada 2024 ditaksir mencapai Rp 37 triliun atau lebih kecil dari biaya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang mencapai Rp 71,3 triliun.

“Jika besarnya anggaran adalah tolak ukur, apakah pemilihan presiden dan legislatif yang diselenggarakan secara langsung harus juga diubah mekanismenya?” ujar dia.

Seira juga menyoroti anggaran program makan bergizi gratis (MBG) tahun 2025 yang mencapai Rp 71 triliun. Program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto tersebut, menurut dia, justru menyedot anggaran besar dan masih menyisakan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.

Besarnya anggaran proyek MBG itu, lanjut Seira, menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada nominal anggaran semata. “Dengan logika yang sama, ada banyak program prioritas pemerintah dengan anggaran jumbo yang perlu dihentikan,” ucap Seira.