MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi memastikan percepatan aktivasi Pos Sahabat Perempuan dan Anak atau Pos SAPA di lokasi pengungsian bencana Sumatera. Arifah Fauzi menegaskan langkah ini guna memastikan pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak di kondisi darurat.

Menurut Arifah, perempuan dan anak dalam situasi bencana menghadapi kerentanan berlapis, mulai dari keterbatasan akses layanan dasar hingga potensi kekerasan. “Pos SAPA akan dihadirkan di tengah pengungsian sebagai pusat koordinasi layanan, dukungan psikososial, serta pelaporan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak,” ujar Arifah, dikutip dari keterangan tertulis di laman Kementerian PPPA, Jumat, 2 Januari 2025.

Arifah menekankan bahwa sinergi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun lembaga swadaya masyarakat diperlukan dalam aktivasi Pos SAPA. Kolaborasi lintas sektor itu agar penanganan bencana dilaksanakan responsif gender dan memperhatikan pemenuhan hak serta perlindungan khusus bagi anak.

Adapun Kementerian PPPA mencatat adanya potensi kolaborasi yang kuat dengan lembaga masyarakat yang aktif dalam respons kemanusiaan. Pemetaan lembaga masyarakat yang memiliki program berkelanjutan dan menetap di wilayah terdampak dinilai penting untuk mendukung keberlangsungan Pos SAPA dan penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak.

Tak hanya itu, Arifah menjelaskan bahwa perhatian khusus turut diberikan pada pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak terdampak bencana. Menurut dia, upaya pemenuhan hak pendidikan itu dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dinas Pendidikan setempat, dengan memanfaatkan Pos SAPA sebagai ruang menjalankan proses pembelajaran selama sekolah belum dapat difungsikan.

Selain itu, kondisi psikologis tenaga pendidik dan peserta didik juga memerlukan pendampingan khusus pascabencana. “Selain infrastruktur, pemerintah berupaya untuk memastikan perempuan dan anak mendapatkan rasa aman, layanan yang layak, serta dukungan psikososial yang berkelanjutan,” ujar Arifah.

Dia menegaskan negara akan hadir secara utuh. Arifah memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak, hingga perlindungan dari kekerasan di lokasi bencana.