Jakarta –

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur (Jatim) periode 2025-2030 Said Abdullah menegaskan Jawa Timur merupakan provinsi dengan tingkat risiko kebencanaan yang tinggi, baik bencana alam maupun non alam. Kondisi tersebut menuntut partai politik untuk hadir menjadi kekuatan yang dapat diandalkan masyarakat saat situasi darurat.

Hal itu disampaikan Said usai kembali dipercaya memimpin DPD PDI Perjuangan Jatim. Ia menyebut kerawanan bencana di Jatim harus ditanggapi dengan kesiapan organisasi partai hingga ke tingkat bawah.

“Jawa Timur merupakan provinsi yang tingkat risiko kebencanaannya tinggi, baik kategori natural disaster maupun man made disaster. Sebagai kawasan rawan bencana, partai harus mampu menjadi kekuatan yang bisa diandalkan saat rakyat susah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/12/2025).

Ia menekankan peran Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP di tingkat DPD dan DPC harus diperkuat, terutama dalam kemampuan pencarian dan pertolongan saat terjadi bencana.

“Ukuran kinerja Baguna ke depan adalah kecepatan SAR dan kehandalan tanggap bencana,” sambungnya.

Selain itu, Said juga menyoroti pentingnya mitigasi bencana sejak tahap perencanaan pembangunan. Ia meminta kader PDIP yang duduk di DPRD maupun kepala daerah untuk memprioritaskan konsep pengurangan risiko bencana dalam kebijakan daerah.

“Seluruh jajaran DPRD dan kepala daerah dari PDI Perjuangan harus merancang pembangunan yang bertumpu pada konsep Disaster Reduction Risk (DRR),” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan dan penggunaan APBD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota guna memastikan aspek pengurangan risiko bencana telah terakomodasi.

“DPD partai akan mengecek satu per satu perencanaan, program, APBD, dan kelembagaannya, apakah sudah mengakomodasi konsep DRR,” jelasnya.

Menurut Said, mitigasi bencana menjadi aspek utama untuk meminimalisir korban jiwa dan kerugian harta benda masyarakat, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Ia pun menegaskan bahwa partai harus hadir secara nyata dalam melindungi rakyat.

(anl/ega)