Pemerintah targetkan pertumbuhan ekonomi perluas kesejahteraan rakyat

Jakarta (Redaksi) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan melalui peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja yang lebih baik, dan perluasan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 8 persen pada 2029 sebagaimana diarahkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025–2029. Target tersebut bukan soal mengejar angka pertumbuhan saja, tetapi bagaimana pertumbuhan dapat dirasakan melalui peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja yang lebih baik, dan perluasan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dalam Indonesia–Australia High-Level Policy Dialogue (HLPD) 2026, dari keterangan resmi, Jakarta, Rabu.

Karena itu, lanjutnya, transformasi struktural tidak cukup hanya dengan memindahkan tenaga kerja dari satu sektor ke sektor lain. Produktivitas di sektor yang sudah berjalan juga perlu terus ditingkatkan, Redaksi lain melalui pemanfaatan teknologi, penguatan keterampilan, dan peningkatan kemampuan dunia usaha.

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menekankan pula terkait urgensi transformasi industri untuk mendorong Indonesia menghasilkan produk dengan nilai tambah yang semakin tinggi. Dengan demikian, industrialisasi tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga membuka peluang bagi inovasi dan pekerjaan yang lebih baik.

“Pertumbuhan tanpa produktivitas tidak dapat dipertahankan. Industrialisasi tanpa lapangan kerja yang lebih baik tidak akan memberikan manfaat secara optimal. Dan kemajuan yang meninggalkan masyarakat bukanlah kemajuan yang kita inginkan,” kata Febrian.

Tantangan tersebut dinilai semakin penting di tengah persaingan ekonomi global, sehingga ke depan Indonesia perlu memperkuat kemampuan untuk mengolah sumber daya menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi dan memperluas jenis industri yang mampu bersaing di pasar global.

Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Eka Chandra Buana menegaskan bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi membutuhkan peningkatan produktivitas dan kolaborasi lintas sektor.

“Kita tidak akan mencapai pertumbuhan 8 persen hanya dengan mengandalkan modal. Kita mencapainya dengan meningkatkan produktivitas melalui kolaborasi,” ucap Chandra.

HLPD 2026 sendiri membahas tiga agenda, yaitu Kebijakan Industri dan Iklim Investasi; Modal Manusia, Perubahan Teknologi, dan Transformasi Pasar Kerja; serta Integrasi Ekonomi Regional dan Global. Pembahasan melibatkan akademisi, dunia usaha, kementerian/lembaga, dan organisasi internasional untuk menghasilkan masukan bagi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 serta penyusunan RKP 2028 dan kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2028.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita Redaksi.