DI pinggir Sungai Tamiang, Kota Lintang Bawah, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, porak poranda. Tampak yang tersisa di desa itu ialah reruntuhan bangunan, tumpukan kayu, hingga sisa lumpur, berdasarkan pantauan Tempo tepat dua pekan setelah banjir bandang menerjang Aceh Tamiang.

“Semuanya ini hancur, di Lintang Bawah yang terdampak sekitar 830 kepala keluarga atau lebih dari seribu jiwa,” kata Siti Sakinah Nasution, warga Aceh Tamiang, ketika ditemui di lokasi, pada Rabu, 10 Desember 2025.

Siti bercerita, hujan deras mulai mengguyur Aceh Tamiang pada Selasa, 25 November 2025, sementara banjir mulai menghantam keesokan harinya. Air banjir itu mulai surut pada Jumat, 28 November 2025. Namun setelah air surut, yang tersisa dari Kota Lintang Bawah hanya kerusakan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 58 korban tewas dan 18 orang luka-luka di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, per Kamis pagi, 11 Desember 2025. Sebanyak 252.600 warga Aceh Tamiang dilaporkan mengungsi. Tak hanya itu, BNPB mencatat bencana banjir dan longsor di Aceh Tamiang mengakibatkan kerusakan sebanyak 2.800 unit rumah, 127 fasilitas umum, 62 gedung atau kantor, 54 fasilitas pendidikan, 40 fasilitas kesehatan, 33 rumah ibadah, dan dua jembatan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sudah melihat langsung kondisi Kota Lintang Bawah pascabanjir bandang. AHY memastikan akan mempercepat pemulihan kawasan-kawasan terdampak banjir Aceh Tamiang melalui koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Kami berada di Kota Lintang Bawah. Ini merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Aceh Tamiang yang paling buruk terdampak. Bisa dilihat sekitar kita, kondisinya hampir habis. Rumah-rumah warga hancur dan tentu tidak bisa lagi ditinggali, sehingga masyarakat hari ini berada di sejumlah titik pengungsian,” ujar AHY pada Rabu.

AHY lantas mendorong dua kementerian itu untuk segera melaksanakan tahap pemulihan Aceh Tamiang. “Baik Kementerian Pekerjaan Umum untuk pemulihan fasilitas publik seperti air bersih, MCK, toilet, dan lainnya, maupun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang kami harapkan dapat segera menata, memperbaiki, serta membangun kembali rumah-rumah warga,” kata AHY.