Jakarta –

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan sarana pendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hal ini sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi desa.

Hal itu disampaikan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Edi Mardianto, saat menghadiri kegiatan supervisi dan monitoring evaluasi Satgas Pendataan Lahan KDKMP Wilayah Sumatra di Kantor Gubernur Riau, Selasa (9/12).

Edi menekankan pentingnya koordinasi terpadu antara pemerintah daerah (Pemda), Satgas kecamatan, Koramil, dan Babinsa untuk memastikan ketersediaan lahan sesuai kriteria teknis sekaligus mempercepat pembangunan gerai KDKMP di desa dan kelurahan. Edi menegaskan bahwa KDKMP merupakan instrumen strategis dalam memperkuat ekonomi rakyat.

Karena itu, Pemda diminta menyediakan lahan minimal 1.000 meter persegi yang memenuhi syarat akses jalan, listrik, air, dan internet. Pemda juga diminta memastikan kemudahan perizinan serta menyelesaikan potensi sengketa lahan.

“Penyelesaian sengketa lahan dan percepatan perizinan harus difasilitasi agar pembangunan tidak terhambat,” ujar Edi, dalam pernyataan tertulis, Rabu (10/12/2025).

Edi menambahkan, percepatan pembangunan gerai dan pergudangan bukan hanya persoalan pembangunan fisik, tetapi juga fondasi penguatan ekonomi desa dan ketahanan pangan masyarakat. Satgas di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan diminta mempercepat pendataan dan pelaporan lahan melalui SIPD, termasuk berkoordinasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai mitra verifikasi.

“Saya minta Pemprov Riau mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan aset desa, termasuk hibah tanah dari masyarakat, guna mendukung percepatan pembangunan gerai,”tambahnya.

Edi menegaskan kembali bahwa percepatan pembangunan KDKMP adalah bagian dari strategi besar pemberdayaan ekonomi desa yang harus dijalankan secara kolaboratif.

“Koperasi Merah Putih adalah instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat. Dengan kolaborasi lintas lembaga, kita wujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, melaporkan perkembangan program KDKMP di wilayahnya. Dari total 1.896 desa/kelurahan di Riau, 99 persen telah berbadan hukum.

“Adapun yang sudah memiliki akun Simkopdes mencapai 98 persen, sementara jumlah lahan yang siap dimanfaatkan untuk KDKMP tercatat 1.231 lokasi,” ujarnya.

Syahrial menjelaskan bahwa berdasarkan data Simkopdes, 283 desa (13 persen) telah memiliki gerai aktif, sementara progres pembangunan gerai mencapai 26 persen.

“Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung program nasional Koperasi Merah Putih,”pungkasnya.

Tonton juga video “Diberhentikan Sementara, Bupati Aceh Selatan Bakal Magang di Kemendagri”

(prf/ega)