Jakarta –

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan perubahan nama kawasan Tanah Merah menjadi Kampung Tanah Harapan di Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Peresmian itu menandai pengakuan penuh pemerintah terhadap status kawasan tersebut, termasuk memberikan akses langsung terhadap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Pramono mengatakan perubahan nama ini bukan sekadar simbol, tetapi menjadi langkah penting untuk mengakhiri keraguan administratif yang selama puluhan tahun dirasakan warga setempat.

“Melalui Keputusan Gubernur Nomor 973 Tahun 2025, saya memutuskan Tanah Harapan ini sama hak dan kedudukannya dengan daerah lain. Tidak perlu ada perubahan KTP atau administrasi baru. Semua kelengkapan administrasi sekarang sudah lengkap,” ujar Pramono di Kawasan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, Selasa (18/11/2025).

Dengan status resmi ini, warga Tanah Harapan kini dapat mengakses layanan administrasi penuh, mulai dari pembuatan paspor hingga pendaftaran ibadah haji dan umrah. Program bantuan seperti KJP, KJMU, pemutihan ijazah, hingga pos bantuan hukum (Posbankum) juga kini bisa disalurkan tanpa hambatan.

“Saya ingin tempat ini membawa harapan baru. Warga sekarang bisa mengurus paspor, haji, umrah. Semua sudah memenuhi syarat,” ujarnya.

Salah satu konsekuensi paling penting dari peresmian ini adalah akses langsung Kampung Tanah Harapan terhadap APBD DKI Jakarta. Pramono menyebut selama ini pembangunan di kawasan tersebut kerap tersendat karena status administrasi yang abu-abu.

“Dengan saya tandatangani Kepgub ini, sejak hari ini Kampung Harapan mempunyai akses langsung untuk bisa mendapatkan APBD Jakarta. Kalau dulu harus muter-muter, sekarang tinggal alokasikan,” ucapnya.

Pramono memerintahkan jajaran Pemprov, termasuk Asisten Pembangunan dan Pemerintah Kota Jakarta Utara, untuk segera menyiapkan perbaikan infrastruktur. Di antara proyek prioritas yang akan dijalankan pada 2026 adalah penataan saluran air, perbaikan jalan, pembangunan gapura, hingga masuknya layanan air bersih dari PAM Jaya.

Menurut Pramono, dari 6 RW yang masuk wilayah Tanah Harapan, ada tiga RW yang selama ini tak pernah tersentuh pembangunan dan akan menjadi fokus utama pembangunan tahun depan.

“Selain infrastruktur, Pemprov juga menyalurkan dukungan berupa APAR, bantuan UMKM, pemasangan CCTV, serta memperkuat pos bantuan hukum di wilayah tersebut,” imbuhnya.

(bel/idn)