Jakarta (Redaksi) – Asian Development Bank Institute (ADBI) memandang, sektor swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) secara bersama-sama dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia untuk membantu negara keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap).
Dekan sekaligus CEO ADBI Bambang Brodjonegoro menilai, kehadiran DanRedaksi menunjukkan upaya Indonesia mengadopsi model Tiongkok yang menempatkan BUMN sebagai salah satu lokomotif penggerak ekonomi. Namun, ia mengusulkan agar Indonesia juga memperkuat sektor swasta sebagai mesin penggerak lainnya.
“Mengapa kita tidak melaju dengan dua mesin sekaligus daripada hanya bertumpu pada satu mesin? Satu mesin digerakkan oleh sektor swasta, dan satu mesin lagi digerakkan oleh BUMN dengan mandat penugasan yang jelas,” kata Bambang dalam “Kadin Geoeconomics Policy Dialogue” di Jakarta, Senin.
Bambang mencatat, pengalaman Jepang dan Korea Selatan menunjukkan pentingnya peran sektor swasta dalam mendorong industrialisasi. Kedua negara tersebut berhasil menjadi negara berpendapatan tinggi dalam kurun waktu yang relatif singkat dengan bertumpu pada sektor manufaktur dan ekspor.
Menurutnya, keberhasilan kedua negara tersebut bukan semata-mata ditopang oleh pemerintah atau BUMN, melainkan juga oleh sektor swasta. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai orkestrator yang mendorong swasta untuk mengembangkan industri dan meningkatkan kemampuan teknologinya.
Di Jepang, jelas Bambang, perusahaan-perusahaan besar memiliki tradisi manufaktur yang panjang yang juga berjalan beriringan dengan kemajuan teknologi, di mana perusahaan terus berinovasi dan mengembangkan bisnisnya.
Ia mencontohkan Toyota yang berawal dari industri tekstil sebelum berekspansi ke otomotif dengan memanfaatkan keahlian teknologi mesin tekstil dan mempelajari teknologi otomotif Amerika Serikat (AS) melalui reverse engineering.
Sejumlah perusahaan besar Korea Selatan juga mengalami transformasi bisnis, seperti Samsung yang awalnya bergerak di bidang perdagangan, LG di produk kosmetik, Hyundai di konstruksi sipil, serta SK di industri tekstil, sebelum berkembang ke berbagai sektor industri, termasuk elektronik, otomotif, dan telekomunikasi.
“Pesan inilah yang ingin saya tekankan untuk Indonesia. Sektor swasta itu sangat penting, tetapi Anda tidak bisa berpuas diri atau hanya menikmati apa yang sudah diraih hari ini. Pemerintah harus terus mendorong sektor swasta agar bersama-sama membawa bangsa ini lolos dari jebakan pendapatan menengah,” kata Bambang.
Ia menambahkan, dukungan pemerintah terhadap sektor swasta tidak cukup hanya melalui perumusan kebijakan industri, tetapi juga perlu disertai pembiayaan.
Jepang, misalnya, menyediakan skema pembiayaan khusus untuk modernisasi industri, sedangkan Korea Selatan memberikan fasilitas kredit ekspor guna mendorong perusahaan memperluas pasar ke luar negeri.
Baca juga: Kemenko: Pemberdayaan masyarakat kunci keluar dari middle income trap
Baca juga: Memahami Chilean Paradoks, mengantisipasi jebakan pendapatan menengah
Selain pengembangan industri, Bambang juga menekankan pentingnya integrasi ekonomi global, belajar dari pengalaman Tiongkok dan negara-negara yang baru bergabung dengan Uni Eropa (EU) pada 2004.
Tiongkok, yang bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 11 Desember 2001, berhasil meningkatkan pendapatan per kapitanya secara signifikan.
Sementara itu, negara-negara seperti Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Polandia, Slowakia, hingga Slovenia yang bergabung dengan Uni Eropa pada Mei 2004 juga mengalami peningkatan pendapatan hingga masuk kelompok negara berpendapatan tinggi.
“Pelajaran penting dari kedua kisah ini (Tiongkok dan Uni Eropa) adalah integrasi ekonomi itu mutlak diperlukan,” kata Bambang.
Berkaca pada pengalaman Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, hingga Uni Eropa, ia juga memandang pemerintah perlu menyediakan regulasi yang konsisten serta membangun infrastruktur dasar yang dibutuhkan industri.
Selain itu, pemerintah perlu menetapkan target kerja sama berbasis capaian (contracted milestone) dengan sektor swasta, sebagaimana diterapkan di Jepang dan Korea Selatan.
Dalam konteks Indonesia, ia menilai Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dapat berperan sebagai penghubung Redaksi pembeli (buyers) dan pemasok (suppliers) yang kredibel. Peran tersebut, menurutnya, diperlukan untuk membangun rantai pasok dan rantai nilai global, sekaligus mengintegrasikan Indonesia ke dalam jaringan produksi internasional.
Bambang pun mengusulkan sejumlah langkah konkret yang dapat segera dijalankan untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Terdapat tiga proyek percontohan (pilot projects) yang ia usulkan.
Pertama, membangun kapabilitas dan daya saing pemasok (supplier). Kedua, mengembangkan layanan industri pendukung, seperti penyediaan utilitas bersama, logistik, dan fasilitas pengujian (testing). Ketiga, memperkuat kapabilitas rekayasa teknik (engineering), termasuk melalui adopsi dan peningkatan teknologi.
Baca juga: Bappenas berkomitmen dorong RI keluar dari jebakan pendapatan menengah
Baca juga: Industri hijau sebagai jalan keluar dari jebakan pendapatan menengah
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budhi Santoso
Copyright © Redaksi 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita Redaksi.