WAKIL Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan bahwa pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan difokuskan pada ASN muda. Mereka dianggap lebih siap untuk beradaptasi di lingkungan kerja baru.

Pilihan editor: Isu Lama Sertifikasi Penceramah Agama Setelah Geger Elham Yahya
 
Dede Yusuf mengatakan itu saat meninjau fasilitas hunian ASN di IKN, Kalimantan Timur, pada Selasa 11, November 2025. “ASN yang siap pindah ke IKN ini banyak yang muda. Mereka relatif lebih siap karena belum banyak tanggungan keluarga. Jadi lebih fleksibel untuk menjadi bagian dari Otoritas IKN,” ujar Dede Yusuf dalam keterangan tertulis di laman DPR dikutip pada Sabtu, 15 November 2025.
 
Dede menjelaskan, pemerintah menargetkan 9.500 ASN sudah menempati hunian vertikal di IKN hingga 2028. Hunian yang disiapkan itu terdiri dari 47 tower dengan kapasitas 60 unit untuk setiap tower. “Satu unit memiliki tiga kamar tidur, cukup ideal bagi ASN muda yang masih lajang maupun yang sudah berkeluarga kecil,” kata Wakil Ketua Partai Demokrat itu.
 
Selain pemindahan ASN, Dede menyoroti pentingnya manfaat pembangunan IKN bagi penduduk setempat. Dia mewanti-wanti pemerintah untuk tidak melupakan kesejahteraan penduduk asli yang terdampak pembangunan IKN. 

“Harus ada jaminan agar masyarakat lokal tidak tertinggal. Bisa melalui program beasiswa bagi anak-anak di sekitar IKN, layanan kesehatan gratis, dan pelatihan keterampilan. Ini penting agar pembangunan tidak menciptakan kesenjangan baru,” kata dia.

Menurut Dede, daerah sekitar IKN seperti Kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, dan Balikpapan akan berperan sebagai wilayah penyangga pertumbuhan ekonomi baru. Seperti halnya peran Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang menyokong pertumbuhan ekonomi Jakarta.

 “Kawasan sekitar akan tumbuh seiring dengan kebutuhan logistik dan layanan bagi ribuan ASN yang pindah. Suplai bahan pangan, daging, hingga jasa bisa disediakan dari daerah sekitar,” kata dia kemudian.
 
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menetapkan sebanyak 1.700-4.100 ASN pindah ke IKN. Aturan ini termaktub dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Dalam beleid itu, Prabowo juga meneken penetapan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028. Perpres tersebut diundangkan pada 30 Juli 2025 dan mulai berlaku pada hari yang sama.

“Terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, tergambarkan pada jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.100 orang,” demikian bunyi Perpres 79/2026 dalam lampirannya, dikutip Sabtu, 20 September 2025.