THE INDONESIAN Institute Center (TII) –lembaga nonpemerintah yang konsen meneliti kebijakan publik– menilai keberadaan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) Dewan Perwakilan Rakyat belum mampu menjadi solusi untuk memperkuat partisipasi publik yang bermakna di Senayan. Peneliti Bidang Hukum TII, Christina Clarissa Intania, mengatakan BAM dibentuk untuk memperbaiki kanal partisipasi publik di DPR, tapi belum menunjukkan perbaikan yang berarti sampai saat ini.

“Sekilas BAM menjadi angin segar dari DPR untuk berbenah. Namun, apa yang dilakukan BAM sebenarnya sudah dilakukan bagian lain di DPR, bahkan dengan lebih baik,” kata Christina dalam siaran pers, pada Selasa, 11 November 2025.

Ia mencontohkan, keberadaan Sistem Informasi Masyarakat Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) milik Badan Keahlian DPR. Ia menilai sistem itu lebih efektif dibandingkan dengan kepunyaan BAM.

Menurut Christina, BAM belum memiliki mekanisme kerja yang jelas seperti alat kelengkapan DPR lainnya. Ia mengatakan publik memang dapat mengakses informasi seputar kunjungan dan rapat penerimaan aspirasi, tetapi mereka tidak mengetahui tindak lanjutnya. 

“Apakah betul ditindaklanjuti atau hanya diterima untuk menenangkan masyarakat. Ini yang tidak jelas,” ujar Christina. 

TII mendorong BAM mengembangkan inovasi berbasis teknologi untuk memastikan proses pengelolaan aspirasi berlangsung transparan dan akuntabel. Christina mengatakan DPR perlu segera mengevaluasi BAM secara mendalam.

Ia berpendapat, pembentukan badan baru bukan jawaban atas masalah mengenai partisipasi publik. Perubahan menyeluruh dalam cara kerja dan cara pandang DPR justru lebih dibutuhkan, terlebih setelah demonstrasi massa secara besar-besaran pada Agustus 2025. Unjuk rasa saat itu dipicu oleh respons berlebihan sebagian anggota DPR terhadap aspirasi masyarakat.

“Jika perangkat yang ada sudah bekerja, tapi anggota DPR tidak menggunakan masukan masyarakat sebagai pertimbangan, maka tidak ada gunanya badan baru dibentuk, sebanyak apa pun,” ucap Christina.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal pernah mengatakan Badan Aspirasi Masyarakat siap bekerja untuk menampung aspirasi masyarakat. Kehadiran badan ini, kata dia, akan mempermudah DPR dalam mendengarkan masukan dan kritikan masyarakat.

“Lewat Badan Aspirasi Masyarakat, kami akan menampung semua aspirasi sehingga harapan-harapan masyarakat bisa tersalurkan secara langsung dan optimal kepada DPR,” kata Cucun di kompleks DPR, pada 23 Oktober 2024.