KEMENTERIAN HAM menggunakan nama Marsinah sebagai nama ruang pelayanan hak asasi manusia (HAM) di kantornya. Pada di Hari Pahlawan 2025, Marsinah yang merupakan aktivis buruh, mendapat gelar pahlawan nasional.
Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan penyematan nama Marsinah untuk ruang pelayanan HAM merupakan bentuk penghormatan kepada aktivis yang menjadi simbol perjuangan hak asasi pekerja dan keadilan sosial di Indonesia itu. “Marsinah adalah wajah keberanian dalam memperjuangkan martabat manusia. Penamaan ini adalah wujud penghormatan kami kepada perjuangannya yang menjadi bagian penting dari sejarah HAM Indonesia,” kata dia dalam keterangannya, Senin, 10 Novembee 2025.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurut Pigai, penamaan ini juga sekaligus bentuk pengakuan terhadap keberanian dan keteguhan Marsinah memperjuangkan hak-hak dasar buruh, termasuk hak atas upah layak, kebebasan berserikat, dan perlakuan manusiawi di tempat kerja. Ia pun menyinggung kasus Marsinah yang belum jelas sampai sekarang harus diingat sebagai pelajaran bagi negara dalam memperkuat perlindungan bagi pekerja dan aktivis pembela kebenaran.
Ruang Marsinah berlokasi di lantai 1 kantor Kemenham. Ruang itu akan digunakan sebagai pusat pelayanan publik di bidang HAM bagi masyarakat.
Pigai berharap penamaan Marsinah dapat menjadi pengingat bagi kementeriannya untuk membela yang lemah, memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, dan memperjuangkan keadilan seluruh warga negara. “Dengan menamai ruangan ini sebagai ‘Ruang Marsinah’, kami ingin memastikan bahwa dedikasi dan pengorbanannya tidak hilang ditelan waktu,” ujarnya.
Pada 8 Mei 1993, Marsinah ditemukan tewas di hutan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Marsinah merupakan buruh perempuan asal Nganjuk yang sebelumnya bekerja di PT CPS Porong, sebuah pabrik arloji. Pembunuhan Marsinah menjadi pelanggaran HAM berat yang sampai saat ini masih belum tuntas. Marsinah diduga dibunuh setelah disiksa dan diculik karena dirinya getol memimpin aksi demonstrasi untuk kenaikan upah buruh di pabrik tempatnya bekerja.
Kemenham juga mengabadikan nama mantan presiden Abdurrahman Wahid sebagai nama gedung kantor Kemenham. Pigai mengatakan penamaan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap peran besar Gus Dur dalam meletakkan fondasi pembangunan HAM di Indonesia. “Beliau, bagaimanapun, adalah tokoh dan pejuang HAM,” kata dia.
Menurut Pigai, Gus Dur merupakan tokoh pejuang kemanusiaan yang konsisten dalam memperjuangkan keadilan bagi semua golongan. Dia berharap gedung berlantai sembilan itu dapat menjadi pusat peradaban HAM, sebagaimana misi yang diperjuangkan Gus Dur.
Selama hidupnya, menurut Pigai, kebijaksanaan Gus Dur selalu menekankan bahwa setiap manusia berhak diperlakukan secara bermartabat tanpa memandang suku, agama, ras, maupun golongan. Gus Dur juga dinilainya konsisten menyuarakan perdamaian dan pluralisme, bahkan di tengah situasi bangsa yang kala itu menghadapi berbagai dinamika dan tantangan. “Pada zaman menjadi presiden pun, beliau mendirikan kementerian HAM. Ini bentuk perhatian dan keberpihakan yang jelas pada isu HAM,” kata Pigai.
Bertepatan dengan Hari Pahlawan, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh, termasuk Gus Dur dan Marsinah. Prabowo juga memberikan gelar itu kepada mantan presiden Soeharto.





