Prabowo Kumpulkan Kader Gerindra di Hambalang, Minta Buat Kebijakan Pro Rakyat

PRESIDEN sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan setiap kebijakan harus dibuat untuk kepentingan rakyat. Seorang pemimpin, kata dia, harus memahami kondisi rakyatnya.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Prabowo menyampaikan itu di hadapan seluruh kader Gerindra di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Jawa Barat, Sabtu, 8 November 2025.

“Hari ini, saya selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra memberikan taklimat kepada seluruh kader Partai Gerindra bahwa setiap kebijakan harus berpihak kepada rakyat,” kata dia dilihat di Instagram resmi Prabowo @prabowo, Sabtu, 8 November 2025.

Prabowo mengatakan kebijakan tidak cukup dibuat hanya dengan rasa suka dan tidak suka. Pemimpin harus mengetahui arah perjuangan bangsa. Menurut dia, kekuasaan harus digunakan untuk menghapus kemiskinan. 

“Harus digunakan untuk menebar kebaikan, menghapus kemiskinan, dan menegakkan kedaulatan,” ujar dia.

Menurut dia, kekuasan harus digunakan sebagai alat berbuat baik kepada bangsa dan rakyat. Prabowo ingin mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera.

“Kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan alat untuk berbuat baik bagi bangsa dan rakyat. Kita ingin Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera,” ujar Prabowo.

Dalam keterangan resmi tim komunikasi presiden, pertemuan ini dihadiri Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono, Ketua Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi, hingga Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra Titiek Soeharto. 

  • Related Posts

    Ada Proyek Galian, Lalin di Sekitar Tamini Square Arah TMII Padat

    Jakarta – Lalu lintas di sekitar lampu merah garuda Jl Raya Kalimalang, Jakarta Timur atau tepatnya dekat Tamini Square arah TMII tersendat. Hal itu akibat adanya proyek galian. “Imbas Galian…

    Pemenuhan Keterwakilan Perempuan Bisa Pulihkan Kepercayaan Publik kepada DPR

    DOSEN Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat segera mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi tentang keterwakilan perempuan di setiap alat kelengkapan dewan. Dalam putusan perkara Nomor 169/PUU-XXII/2024,…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *