kalau visi para kepala daerah ini bisa dijalankan, tentu juga itu akan otomatis menjalankan visi-visi Bapak Presiden

Jakarta (ANTARA) – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan pentingnya dukungan fiskal yang adil bagi daerah untuk mengawal pelaksanaan Program Astacita agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“Kita semua sudah sepakat bahwa kita satu garis, tegak lurus dengan Astacita Bapak Presiden. Jadi kalau visi para kepala daerah ini bisa dijalankan, tentu juga itu akan otomatis menjalankan visi-visi Bapak Presiden,” kata Anwar usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa.

Anwar bersama sejumlah gubernur lainnya menyampaikan aspirasi pemerintah daerah kepada Menteri Keuangan terkait pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2026.

Ia menyampaikan sejumlah persoalan daerah dalam penyusunan APBD 2026, khususnya dampak efisiensi alokasi dana bagi hasil dan dana alokasi umum bagi daerah.

Ia menjelaskan hampir seluruh daerah mengalami pemangkasan anggaran, termasuk Sulawesi Tengah yang kini menghadapi keterbatasan fiskal cukup besar akibat berkurangnya transfer pusat yang berdampak pada beban keuangan daerah.

Anwar menuturkan penambahan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga membebani APBD, sementara kepala daerah baru harus menunaikan janji pembangunan kepada masyarakat yang membutuhkan dukungan fiskal memadai.

Menurut dia, alokasi anggaran yang cukup akan menentukan keberhasilan program daerah yang selaras dengan visi besar Astacita Presiden, terutama dalam bidang pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Ia mencontohkan sejumlah inisiatif seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat membutuhkan pembiayaan besar, sehingga pemerintah daerah memerlukan ruang fiskal yang lebih fleksibel untuk merealisasikannya.

Gubernur menyebutkan pertemuan dengan Menteri Keuangan berlangsung terbuka, di mana kepala daerah diberi kesempatan menyampaikan aspirasi dan persoalan keuangan yang dihadapi pascapotongan anggaran cukup signifikan tahun ini.

Menteri Keuangan, kata Anwar, menyambut baik masukan tersebut dan menegaskan kebijakan efisiensi akan dievaluasi, terutama bagi program daerah yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

Ia mengungkapkan Dana Bagi Hasil Sulteng turun hingga 45 persen, dari Rp700 miliar kini hanya tersisa Rp200 miliar, sementara APBD menyusut sekitar Rp1,2 triliun dari total Rp6 triliun.

Anwar berharap pemerintah pusat memberikan kepercayaan lebih besar kepada daerah dalam mengelola keuangan, karena seluruh kepala daerah baru memiliki komitmen tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Ia menegaskan ketika daerah diberi keleluasaan fiskal, pelaksanaan visi para kepala daerah otomatis mendukung Astacita Presiden, mempercepat pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.

“Kami berharap supaya daerah diberi kepercayaan. Kalau daerah diberi kepercayaan tentu uang tidak semua harus di bank tapi di kas daerah. Di daerah juga kita mengelola dengan baik,” kata Anwar.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam pertemuan yang membahas penguatan sinergi fiskal melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Pertemuan yang berlangsung terbatas di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa, dihadiri sejumlah kepala daerah lainnya di antaranya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan sejumlah kepala daerah lainnya.

Baca juga: Gubernur Malut, Aceh harap ada solusi dari Menkeu pascapotongan TKD

Baca juga: Menkeu Purbaya terima APPSI bahas TKD dan DBH

Baca juga: Menkeu: Permintaan kenaikan DBHCHT ke daerah sesuai kondisi keuangan

Baca juga: Menkeu janji evaluasi dana transfer ke Jakarta jika ekonomi membaik

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.