KPK usut mitra kerja Komisi XI DPR yang beri uang ke Heri dan Satori
- Jumat, 8 Agustus 2025 01:03 WIB
- waktu baca 2 menit
Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut mitra kerja Komisi XI DPR RI yang memberikan uang kepada dua tersangka kasus CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, yakni anggota DPR RI Heri Gunawan dan Satori.
“Kami sedang dalami,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8).
Asep menyampaikan pernyataan tersebut sebab Heri Gunawan menerima Rp1,94 miliar, sedangkan Satori sebanyak Rp1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI selain BI dan OJK.
“Ini sedang didalami, apakah nanti ada yang tadi disebutkan (Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas red.)? Apalagi ada banyak sekali mitra kerja dari Komisi XI ini,” katanya.
Baca juga: KPK duga dua anggota DPR terima Rp28,38 miliar di kasus CSR BI-OJK
Ia menjelaskan pengusutan dilakukan karena kedua tersangka mendapatkan sejumlah uang untuk melaksanakan kegiatan sosial dari mitra kerja Komisi XI DPR RI melalui yayasan yang dibuat mereka. Namun kedua tersangka melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang setelah menerima uang tersebut.
KPK saat ini masih melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Bank Indonesia, atau dugaan korupsi dalam penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) tahun 2020–2023.
Perkara tersebut bermula dari laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan pengaduan masyarakat. KPK kemudian melakukan penyidikan umum sejak Desember 2024.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Komentar
Berita Terkait
KPK geledah rumah anggota DPR Heri Gunawan terkait CSR BI
- 6 Februari 2025
Anggota DPR ingatkan defisit APBN tak lebihi target
- 23 Desember 2019
Basis data perpajakan nasional seharusnya diperbaiki
- 5 Maret 2018
Anggota DPR imbau masyarakat gunakan transaksi nontunai
- 8 November 2017
Gerindra belum menentukan cagub Jabar
- 10 Agustus 2017
Rekomendasi lain
Berapa besaran “tukin” PNS 2024?
- 7 Agustus 2024
TPG 2025 cair tepat waktu, ini syarat dan jadwalnya
- 30 Januari 2025
WhatsApp GB, ini penjelasan, keunggulan, dan risikonya
- 9 Oktober 2024
Cara cek pajak kendaraan online di Jawa Timur
- 20 Agustus 2024
Cara dan syarat daftar jadi pendamping lokal desa (PLD) Kemendes
- 10 Desember 2024
Rute KRL Jabodetabek lengkap berikut tarifnya
- 2 Agustus 2024
Cara bayar PBB online, simpel ternyata
- 3 Juli 2024






