Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa hukum kemarin (7/7) menjadi sorotan, mulai dari KPK koordinasikan tempat pemeriksaan Khofifah antara di Jakarta atau Jawa Timur hingga Polri usulkan tambahan anggaran Rp63,7 triliun untuk tahun 2026.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. KPK koordinasikan tempat pemeriksaan Khofifah, Jakarta atau Jawa Timur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sedang mengoordinasikan tempat pemeriksaan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi, yakni di Jakarta atau Jatim.

“Gubernur Jawa Timur masih dikoordinasikan untuk penjadwalan pemeriksaannya, apakah nanti di Jakarta atau di Jawa Timur,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Khofifah sebelumnya dijadwalkan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim tahun anggaran 2021–2022.

Baca selengkapnya di sini

2. Kapolri sebut robot polisi tidak pakai anggaran karena baru uji coba

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa robot polisi yang telah ditunjukkan oleh Polri tidak memakai anggaran negara karena baru tahapan uji coba.

Hal itu disampaikan Kapolri untuk menanggapi pertanyaan awak media terkait perdebatan di tengah masyarakat ihwal harga robot tersebut.

“Tidak pakai anggaran, orang (karena) uji coba,” katanya dikutip di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

3. KPK sita catatan keuangan dari penggeledahan rumah Dirut PT DNG

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita catatan keuangan dari penggeledahan rumah Direktur Utama PT DNG sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara M. Akhirun Efendi Siregar (KIR), pada Jumat (4/7).

“Dari penggeledahan tersebut, tim menemukan berbagai dokumen dan catatan keuangan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

4. KPK buka peluang panggil istri Menteri UMKM

Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memanggil istri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, yakni Agustina Hastarini, terkait surat yang viral mengenai permohonan dukungan selama menjalankan kegiatan “Misi Budaya” di Eropa.

“Nanti kami lihat dulu ya,” ujar Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

5. Polri usulkan tambahan anggaran Rp63,7 triliun untuk tahun 2026

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp63,7 triliun untuk pagu anggaran pada tahun anggaran 2026 dalam rapat kerja pembahasan anggaran bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran (Astamarena) Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat menerangkan bahwa usulan kebutuhan anggaran Polri tahun 2026 berdasarkan Surat Kapolri tertanggal 10 Maret 2025 adalah sebesar Rp173 triliun.

Namun, pagu indikatif Polri tahun anggaran 2026 yang ditetapkan adalah sebesar Rp109,6 triliun sehingga terdapat kebutuhan tambahan anggaran Polri sebesar Rp63,7 triliun.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.