Jangan sampai hadirnya Sekolah Rakyat malah mendislokasi layanan pendidikan yang sudah berjalan, seperti jalur afirmasi dalam SPMB atau pendidikan non-formal…

Jakarta (ANTARA) – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berharap Program Sekolah Rakyat menjadi solusi bagi jutaan anak Indonesia yang putus sekolah atau belum pernah mengenyam pendidikan formal.

“KPAI berharap program ini dapat menjadi solusi pemenuhan hak pendidikan bagi semua anak Indonesia. Karena faktanya masih banyak anak Indonesia tidak sekolah atau putus sekolah. Oleh karena itu program ini harus memiliki konsep dan tata kelola yang komprehensif agar tujuan utamanya tercapai secara optimal dan berdampak luas,” kata Anggota KPAI Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Budaya, dan Agama, Aris Adi Leksono saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, lanjutnya, program ini harus memiliki konsep dan tata kelola yang komprehensif agar tujuan utamanya tercapai secara optimal dan berdampak luas.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak tidak sekolah di Indonesia mencapai 4,2 juta anak.

Baca juga: Mensos cek kesiapan Pusdiklat Kemensos jadi Sekolah Rakyat mulai Juli

Dari angka tersebut, kata dia, sebanyak 500 ribu anak tidak pernah bersekolah, 500 ribu anak putus sekolah pada 2023, dan 3,2 juta anak lainnya sudah tidak sekolah sejak tahun-tahun sebelumnya.

Berbagai faktor menyebabkan anak-anak tidak bersekolah, mulai dari persoalan ekonomi, keterbatasan akses, hingga korban kekerasan, dan eksploitasi.

Meski demikian KPAI menyoroti pentingnya tata kelola yang baik agar Sekolah Rakyat tidak tumpang tindih dengan kebijakan pendidikan yang telah ada.

“Jangan sampai hadirnya Sekolah Rakyat malah mendislokasi layanan pendidikan yang sudah berjalan, seperti jalur afirmasi dalam SPMB atau pendidikan non-formal, seperti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat),” kata Aris Adi Leksono.

Baca juga: Mensos sebut Sekolah Rakyat butuh 700 guru bersertifikat PPG

Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan sinergi antara kementerian terkait agar kebijakan ini tidak justru melemahkan sistem pendidikan yang sudah ada.

KPAI juga menyoroti pentingnya penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam menangani anak-anak dengan kerentanan khusus.

“Guru dan tenaga kependidikan Sekolah Rakyat harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu pemerintah perlu merancang profil lulusan yang memastikan keberlanjutan pendidikan mereka hingga dapat mandiri dan berkontribusi bagi keluarga serta masyarakat,” kata Aris Adi Leksono.

Dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat, menurut dia, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi langkah strategis dalam memastikan hak pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.

Baca juga: Tim Formatur Sekolah Rakyat mencari guru PPG berempati sosial

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025