Tiga Catatan Penting Apkasindo Untuk Sawit Indonesia, Dari Pupuk, PSR Hingga Sawit Dalam Kawasan Hutan - InfoSAWIT

InhuPost, JAKARTA – Diungkapkan Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Gulat Manurung, moratorium dan terbitnya UUCK telah membuat tidak ada lagi izin baru yang terbit untuk korporasi sawit, sehingga secara hitungan matematika dipastikan produksi CPO stagnan dan hal ini terbukti sejak 2019-2022.

Pada kondisi ini seharusnya harga minyak sawit akan terdampak naik karena kebutuhan bertambah, apalagi dengan penerapan campuran biodiesel sawit 30% ke minyak solar atau tren disebut B30 yang mampu menyerap CPO sampai 15,65% dari entire produksi CPO 2021 dan meningkat menjadi 18,92% ditahun 2022.

“Tentu di 2023 Februari ini serapan CPO dengan mandatori B35 akan juga naik secara signifikan. Jika menurut knowledge BPDPKS, tahun 2023 akan membeli FAME (fatty acid methyl ester) atau yang biasa kita sebut biodiesel sebanyak 13,15 juta KL. Tentu hal ini akan menyerap paling tidak 28% dari entire produksi CPO Indonesia,” kata Gulat dalam keterangannya kepada InhuPost, Jumat (27/1/2023).

BACA JUGA: Harga CPO KPBN 27 Januari 2023 Naik Rp 205/kg

Lebih lanjut Gulat mempertanyakan, akankah pengaruh serapan CPO atas program B35 tahun 2023 ini akan berdampak biasa-biasa saja terhadap harga TBS petani?.

Naik-turunnya harga CPO sangat berdampak ke petani sawit dimana ukuran harga TBS adalah harga CPO. Jika melihat HPP per kg TBS periode Juni-Desember 2022 yang sudah mencapai Rp 2.250 tapi rerata harga TBS penetapan Dinas Perkebunan pada periode tersebut hanya rerata Rp 1.850-2.600/kg TBS. Harga ini semakin anjlok untuk kelompok petani swadaya yang hanya rerata Rp1.400-2.250/kg TBS pada enam bulan terakhir.

“Untuk itu, kami APKASINDO memberikan catatan penting untuk perjalanan sawit Indonesia di 2023 dengan bercermin ke tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Gulat.

BACA JUGA: Gubernur Riau Surati Mentan, Pupuk Mahal Sementara Harga TBS Sawit Murah

Catatan Pertama, kata Gulat, perlu menyiasati sumber pokok terjadinya penurunan produksi CPO terkhusus produktivitas perkebunan sawit rakyat adalah hal yang sangat penting. Sempat melonjaknya harga pupuk sampai 300% adalah pokok utama, sehingga petani praktis hanya 20% yang memupuk periode Juni-Desember 2022. Namun sejak akhir Desember tahun lalu harga pupuk berangsur turun, sehingga kenaikan pupuk bulan Januari ini tercatat dikisaran 125-150%.

“Untuk itu perlu diberlakukan HET pupuk dan dalam hal ini Pupuk BUMN harus menjadi andalannya. Untuk apa keuntungan Pupuk Indonesia (BUMN) naik tajam dan mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia di tahun 2022 sebesar Rp19 Triliun, tapi disaat yang bersamaan terjadi penurunan pemasukan negara (devisa) dan pajak minyak sawit yang jauh lebih besar, belum lagi dampak ganda lainnya terhadap petani dan ekonomi Indonesia,” katanya.

Lantas, bagaimana dengan dana Sarpras BPDPKS (yang 99% masih belum pernah digunakan untuk pupuk), jika digunakan untuk membeli pupuk ke BUMN lalu dijual ke petani sawit dengan harga HET?.