Bupati Kupang terseret kasus dugaan kekerasan seksual – Bagaimana kronologinya dan apakah ada pola?

Bupati Kupang terseret kasus dugaan kekerasan seksual – Bagaimana kronologinya dan apakah ada pola?

Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur, Yosef Lende.

Sumber gambar, Yufengki Bria/detikBali

Keterangan gambar, Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur, Yosef Lede.
    • Penulis, Quinawaty Pasaribu
    • Peranan, Jurnalis Redaksi News Indonesia
  • Telah diterbitkan

  • Waktu membaca: 8 menit

Kasus kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM yang diduga dilakukan Bupati Kupang, Yosef Lede, disebut Komnas Perempuan “mengerikan” karena pelaku menggunakan kekuasaannya sebagai pejabat publik.

“Siapa tahu ini sudah menjadi pola. Mana ada seorang bupati ikut campur urusan merekrut [pegawai] dan harus datang ke rumah dinas malam-malam?” ujar Komisioner Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak.

Peristiwa itu disebut terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang pada Rabu (11/11) malam. Korban diajak oleh dua orang kenalannya ke rumah dinas bupati dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan.

Dalam perkembangan terbaru, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengklaim pengusutan kasus ini berlangsung secara profesional dan objektif.

Di tengah proses penyelidikan, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman meminta polisi tidak memberikan pelakuan khusus kepada Bupati Yosef Lede. Dia juga memastikan Partai Gerindra akan menjatuhkan sanksi kepada pelaku jika terbukti melakukan tindak pidana tersebut.

Adapun Bupati Kupang, Yosef Lede, tidak menanggapi permintaan konfirmasi yang dilayangkan Redaksi Indonesia.

Bagaimana kronologi kasusnya?

Dugaan pemerkosaan yang melibatkan Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur, Yosef Lede terhadap seorang perempuan berinisial RWM disebut terjadi pada Rabu (11/11) malam.

Sumber Redaksi News Indonesia yang mengetahui kasus tersebut, menuturkan peristiwa itu berawal dari adanya tawaran pekerjaan untuk korban di perusahaan daerah air minum (PDAM).

Lewatkan Paling banyak dibaca dan terus membaca

Paling banyak dibaca

  • Sepasang kekasih multietnis berciuman sambil berswafoto di depan bianglala berwarna-warni di taman hiburan Tibidabo, Barcelona.

  • Wakil Presiden ke-14 Gibran Rakabuming Raka menyapa pegawai Sekretariat Wakil Presiden sebelum meninggalkan Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

  • Presiden Prabowo memegang kepalanya. Di sisinya terdapat Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri dari kursi wakil presiden, pada 12 November 2026.

  • Videotron Porno

Akhir dari Paling banyak dibaca

Orang yang menawarkan, menurut sumber, adalah kenalan korban.

“Karena korban ini belum ada pekerjaan dan dia meminta persetujuan neneknya dan neneknya mengizinkan kalau ingin bekerja,” ucap sumber kepada Redaksi News Indonesia.

Namun begitu, untuk mendapatkan pekerjaan ada syarat yang mesti dipenuhi korban, yakni harus bertemu bupati.

Ilustrasi perempuan yang mengalami kekerasan dan dikriminalisasi.

Sumber gambar, Getty Images

Keterangan gambar, Ilustrasi perempuan yang mengalami kekerasan dan dikriminalisasi.

Korban, sebutnya, tidak menolak dan akhirnya di antar oleh dua orang kenalan korban sekitar petang hari.

“Begitu sampai di rumah jabatan si bupati, dua orang kenalan korban membawanya masuk ke dalam rumah. Setelah itu mereka keluar dan membiarkan korban sendiri dengan bupati di dalam,” sambungnya.

Hanya saja, korban disebut ingin ikut pergi, tapi ditahan oleh keduanya dan bupati.

“Dan di situlah terjadi dugaan pemerkosaan pertama,” ujarnya.

Adapun dugaan pemerkosaan kedua terjadi setelah tengah malam.

Korban yang panik dan ketakutan disebut masuk ke kamar mandi dan menghubungi adiknya pada Kamis (12/11) dini hari. Adik korban lantas datang menjemput ke rumah dinas bupati.

Menurut sumber, korban sempat diberikan uang sebesar Rp3 juta, namun korban menolak. Di sisi lain, dua kenalan korban tadi sempat menekan korban agar tidak menceritakan peristiwa kekerasan seksual itu kepada siapapun.

Bagaimana penyelidikan polisi?

Apa yang disampaikan sumber tersebut sama seperti yang dilaporkan ke Polda NTT pada Kamis (12/11) dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.

Berdasarkan keterangan awal yang diterima penyidik, peristiwa dugaan kekerasan seksual yang menjerat Bupati Kupang, Yosef Lede, terjadi pada Rabu (11/11) malam di salah satu kompleks rumah dinas, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kepala Lima, Kota Kupang.

Saat itu, korban bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai tawaran pekerjaan.

Dalam pertemuan tersebut, korban mengaku mengalami tindakan yang disebut mengarah pada kekerasan seksual fisik. Setelah kejadian, korban berupaya menghubungi saksi untuk meminta pertolongan dan kemudian dijemput untuk meninggalkan lokasi rumah dinas.

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novita Chandra.

Sumber gambar, HUMAS POLDA NTT

Keterangan gambar, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novita Chandra.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT, Kombes Pol. Nova Irone Surentu, menjelaskan penyidik telah melakukan sejumlah langkah awal.

Di Redaksinya penerimaan laporan, penyelesaian administrasi penyelidikan, pengajuan permintaan visum, serta pemeriksaan awal terhadap korban dan sejumlah saksi yang mengetahui atau memiliki informasi terkait kejadian.

“Selain melakukan langkah-langkah penyelidikan, kami juga memberikan perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis korban. Kami berupaya agar korban mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan yang dibutuhkan selama proses hukum berlangsung,” jelas Kombes Pol. Nova.

Penyidik, sambungnya, juga berkoordinasi dengan RS Bhayangkara untuk pemeriksaan medis serta memperoleh hasil visum. Selain, kepolisian menyiapkan rujukan pendampingan psikologis bagi korban.

Seperti disampaikan Kombes Pol. Nova, setelah pemeriksaan saksi-saksi dan ditemukannya bukti permulaan yang cukup maka pihaknya akan memanggil terlapor yakni Yosef Lede untuk dimintai keterangan.

“Nanti pemeriksaan ke terlapor penyelidikan itu kita melihat sudah memiliki bukti permulaan yang cukup barulah kita akan periksa (terlapor),” kata Nova.

Ia mengungkapkan saat ini korban atau pelapor sudah mendapat pendampingan dan berada di rumah aman.

“Korban sedang didampingi dan sedang di rumah aman,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novita Chandra, menjamin proses hukum perkara ini akan berjalan profesional, objektif, dan transparan.

Penanganan perkaranya juga dilakukan dengan memperhatikan hak-hak korban sesuai UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dia juga menegaskan dalam seluruh proses penanganan perkara, kepolisian tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Setiap tahapan penyelidikan, termasuk pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi, dan klarifikasi terhadap pihak terlapor, dilakukan secara cermat dan objektif guna mengungkap fakta hukum berdasarkan bukti yang diperoleh.

“Kami mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga meminta semua pihak untuk menjaga identitas dan privasi korban demi menghindari dampak psikologis maupun tekanan tambahan terhadap korban,” tutupnya.

Partai Gerindra janji berikan hukuman tegas?

Menyikapi kasus yang menyeret Bupati Kupang yang juga kader Partai Gerinda, Yosef Lede, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta polisi tidak memberikan pelakuan khusus kepada Bupati Yosef Lede.

Dia turut meminta polisi proaktif mengusus kasus tersebut. Dia bilang tidak ada ruang kompromi bagi pelaku kekerasan seksual.

“Kami meminta kepada Kapolda NTT beserta jajarannya untuk bertindak proaktif dalam mengusut kasus ini tanpa ada keraguan sedikit pun. Jangan ada ruang kompromi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual,” sebutnya.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

Sumber gambar, YouTube TV Parlemen

Keterangan gambar, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

“Jika dalam proses penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, kami mendesak agar yang bersangkutan segera ditahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi kelancaran proses hukum,” tambahnya.

Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra ini sekaligus menekankan bahwa partai akan menjatuhkan sanksi tegas kepada Yosef Lede jika terbukti melakukan tindak pidana.

Gerindra, klaimnya, tidak segan-segan memecat jika yang bersangkutan terbukti bersalah.

“Sebagai bentuk komitmen moral dan politik, kami pastikan bahwa partai akan memberikan sanksi pemecatan sebagai kader. Selain itu, kami akan secara aktif mendorong proses pemberhentian yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Bupati Kupang agar proses hukum dapat berjalan secara objektif dan bermartabat,” jelas Habiburokhman.

Bagaimana rekam jejak penanganan kasus-kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pejabat?

Komisioner Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak, mengatakan kasus-kasus dugaan kekerasan seksual yang diduga dilakukan pejabat publik kerap menemui hambatan dalam penyelesaiannya.

Entah kasus tersebut sengaja dilokalisir, menekan korban beserta keluarganya, memengaruhi opini publik serta tokoh masyarakat.

Dalam beberapa kasus lain, proses hukumnya dianggap kurang bukti. Bahkan si pelaku yang merupakan pejabat publik menggunakan kekuasaannya untuk ikut campur dalam penanganan perkara sehingga terkesan mengulur waktu.

Komisioner Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak.

Sumber gambar, Redaksi Indonesia

Keterangan gambar, Komisioner Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak.

“Biasanya kasus yang melibatkan [pejabat publik] itu kecenderungannya lamban, kami menyebutnya delay injustice,” cetus Sondang Frishka kepada Redaksi News Indonesia, Minggu (15/11).

“Si pelaku kemudian setiap kali dipanggil pemeriksaan selalu tidak datang, mengulur-ulur waktu, jadi proses hukumnya bisa bertahun-tahun sampai akhirnya korban lelah sendiri dan si pejabat sudah digantikan orang lain. Itu tantangannya.”

Dalam perkara yang diduga menjerat Bupati Kupang, Yosef Lede, ia menyoroti beberapa hal.

Pertama, bupati disebut telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai pejabat publik sehingga korban datang dengan harapan memperoleh pekerjaan.

Kedua, bupati dianggap telah menyalahgunakan fasilitas jabatan berupa rumah dinas—di mana korban merasa percaya dan tidak menaruh curiga kepada pelaku.

Ketiga, ada kecurigaan peristiwa peristiwa ini bukanlah yang pertama jika merujuk pada kronologi perkara tersebut.

“Jangan-jangan ini bukan yang pertama, siapa tahu sudah menjadi pola. Mana ada sih bupati ikut campur urusan merekrut [pegawai] dan harus datang ke rumah dinas malam-malam?” ungkapnya.

“Jadi ini sepertinya bukan sesuatu yang berlangsung spontan, tapi ada perencanaan, melibatkan sumber daya, kewenangan, relasi kuasa yang tunduk pada kekuasaan bupati,” sambungnya.

Itu mengapa, Komnas Perempuan berharap polisi tidak hanya menggunakan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam menjerat pelaku. Tapi juga memakai pasal-pasal lain dalam KUHP.

Lebih dari itu, dia mendesak polisi segera menahan pelaku. Selain juga yang tidak kalah penting memberikan pemulihan kepada korban.

“Dalam UU TPKS fokusnya bukan hanya kepada pelaku, tapi juga korban. Bagaimana korban dan keluarganya mendapat pemulihan yang dibutuhkan, kebutuhan kesehatan, sembari mengikuti proses hukum,” jelasnya.

Siapa saja pejabat daerah yang pernah tersandung kasus kekerasan seksual?

  • Ramadio, Wakil Bupati Buton Utara, Sulawesi Tenggara

Dia dilaporkan terkait dugaan kekerasan seksual terhadap anak perempuan berusia 14 tahun pda 2019. Komnas Perempuan menyebut peristiwa itu melibatkan perRedaksi atau mucikari.

Ramadio kemudian ditetapkan sebagai tersangka, tetapi menurut Komnas Perempuan saat itu tidak ditahan. Perkara ini berakhir dengan vonis sembilan tahun penjara di tingkat banding.

  • Nelson Pomalingo, Bupati Gorontalo

Pada Oktober 2023, seorang perempuan berinisial IA melaporkan dugaan kekerasan seksual. Kuasa hukum korban menyebut Nelson Pomalingo diduga kerap meminta foto dan video seksual kepada korban sejak 2015. Korban juga mengklaim dijanjikan akan dinikahi secara resmi.

Namun, Nelson melaporkan balik IA ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik atau fitnah. Kuasa hukum Nelson mengklaim bentuk pencemaran nama baik tidak hanya secara lisan, melainkan tertulis dan gambar.

  • Muhammad Thaher Hanubun, Bupati Maluku Tenggara

Pada September 2023, seorang perempuan berusia 21 tahun yang bekerja di kafe miliknya melaporkan dugaan kekerasan seksual. Korban mengaku diminta memijat terduga pelaku di kamar. Saat itulah terjadi pelecehan.

Terduga pelaku juga mencoba melakukan kembali perbuatannya, tapi saat itu korban menolak. Penolakan ini berujung pada pemecatan korban.

Pada waktu itu, korban disebut mencabut laporannya di polisi akibat tekanan publik.

  • Damsik Ladjalani, Bupati Toko Una-Una, Sulawesi Tengah

Mantan bupati ini pernah dilaporkan terkait dugaan kekerasan seksual dan perkosaan yang diadukan kepada Komnas Perempuan pada tahun 2013. Seorang perempuan berinisial NL melaporkan Damsik karena mengklaim dirinya telah dibujuk rayu untuk dinikahi dan didesak menceraikan suaminya. Namun kemudian Damsik justru menikah dengan perempuan lain.

Kasus ini sempat dilaporkan ke Polda Sulawesi Tengah dan diadukan ke Komnas Perempuan serta pemberitaan media lokal. Damsik secara tegas membantah tuduhan itu dan menyatakan dirinya tidak mengenal korban, dan menuduh laporan tersebut sebagai fitnah.

  • Marianus Sae, Bupati Ngada, NTT

Mantan bupati Ngada ini pernah dicatat dalam laporan Komnas Perempuan terkait dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik. Marianus Sae dilaporkan atas dugaan menghamili SMN, seorang pegawai honorer Pemda Ngada yang diperbantukan di rumah dinas.

Selama bekerja di rumah dinas tersebut, korban dilaporkan mengalami kekerasan seksual hingga melahirkan seorang anak. Tapi Marianus membantah bahwa anak itu adalah anaknya.

Kasus itu sempat dilaporkan ke DPRD Kabupaten Ngada pada Desember 2013 untuk ditindaklanjuti secara etik dan politik. Hanya saja, laporkan tersebut tidak kunjung dibahas. Marianus sendiri membantah tudingan itu.

Jurnalis Eliazar Robert di Kupang, NTT, berkontribusi untuk laporan ini.

Related Posts

KPK panggil Bupati Sorong Selatan pada kasus Bupati Pemalang nonaktif

Jakarta (Redaksi) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Sorong Selatan Petronela Krenak (PK) untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro. “KPK menjadwalkan…

Bupati Pati nonaktif Sudewo divonis 8,5 tahun penjara dan bayar uang pengganti Rp3,5 miliar – Bagaimana perjalanan kasus jual beli jabatan dan gratifikasi proyek?

Bupati Pati nonaktif Sudewo divonis 8,5 tahun penjara dan bayar uang pengganti Rp3,5 miliar – Bagaimana perjalanan kasus jual beli jabatan dan gratifikasi proyek? Sumber gambar, Redaksi FOTO/Aprillio Akbar Keterangan…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *