Gibran mundur dari kursi wapres, siapa yang menggantikannya? – Lima tahapan di MPR yang perlu diketahui

Sumber gambar, Redaksi FOTO

• • Penulis, Quinawaty Pasaribu
  • Peranan, Jurnalis Redaksi News Indonesia
  • Penulis, Heyder Affan
  • Peranan, Jurnalis Redaksi News Indonesia

• Telah diterbitkan 12 November 2026, 10:45 WIB

  Diperbarui 9 menit yang lalu

• Waktu membaca: 5 menit

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR, Kamis (12/11), sekitar pukul 11.20 WIB.

Seperti dilaporkan jurnalis Redaksi News Indonesia, Quinawaty Pasaribu, Gibran langsung meninggalkan gedung DPR/MPR setelah menyerahkan surat pengunduran diri.

Proses penyerahan surat pengunduran diri ini berlangsung singkat.

Gibran tiba di Gedung DPR/MPR sekitar pukul 11.15 dan dia meninggalkan gedung tersebut sekitar pukul 11.36 WIB.

Usai menerima surat pengunduran diri Gibran, Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengatakan, Gibran sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.

“Mas Gibran sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR,” kata Muzani di hadapan wartawan.

“Surat yang sama juga sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo,” tambahnya.

Menurut Muzani, Gibran meminta MPR agar segera memproses surat pengunduran diri tersebut.

Lebih lanjut, Muzani menjelaskan, pimpinan MPR pada Kamis (12/11) akan segera menggelar rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut.

Rapat gabungan ini fraksi-fraksi MPR dan DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya.

Sebelumnya, informasi pengunduran dirinya disampaikan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, Rabu (11/11). Disebutkan pula bahwa Gibran sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Siapa yang akan menggantikannya, dan apa saja tahapan konstitusional yang harus dilalui sampai muncul nama wapres baru?

Apa saja tahapan pengunduran diri wapres?

Tahap 1: Gibran serahkan surat pengunduran diri ke Presiden dan MPR

Gibran Rakabuming wajib menyampaikan surat pengunduran diri resmi kepada Presiden Prabowo.

Lalu, Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri ke pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), seperti diatur dalam UUD 1945.

“Jadi kalau misalnya [presiden] tidak menolak [permohonan mundur dari wapres] nanti harus ada pernyataan tertulislah dari wakil presiden yang ditujukan kepada MPR,” kata Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Selasa (10/11).

Tahap 2: MPR menyatakan kursi wapres kosong

Setelah surat pengunduran diri dinyatakan sah secara konstitusional, MPR menyatakan posisi wakil presiden resmi kosong.

Pemerintahan tetap berjalan normal di bawah kepresidenan Prabowo Subianto tanpa adanya penunjukan pelaksana tugas otomatis dari pejabat lain.

“Dan mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Tahap 3: Presiden usulkan dua nama calon wapres ke MPR

Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3), Presiden Prabowo Subianto bertugas mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR.

Usulan ini harus disertai dokumen persyaratan masing-masing calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR diselenggarakan.

MPR, jelas Yusril, akan meminta Prabowo mengajukan dua nama calon pengganti Gibran.

Prabowo juga diminta menyerahkan berkas-berkas persyaratan pencalonan wapres tersebut.

“Memang MPR akan menyurati presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” ujar Yusril.

MPR kemudian akan membentuk tim khusus untuk memeriksa kelengkapan berkas dan administrasi dari kedua calon wakil presiden yang diajukan.

Tahap 4: MPR gelar sidang paripurna

Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden baru (Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 46 ayat 1 UU MD3).

Yusril menyebut MPR kemudian mengadakan pemilihan calon wapres setelah menerima surat dari Prabowo. Pemilihan berlangsung dalam 60 hari.

“MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu,” katanya.

Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu di Redaksi dua calon wakil presiden yang diusulkan oleh presiden (Pasal 46 ayat 3 UU MD3)

Dua calon wakil presiden yang diusulkan presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan (Pasal 46 ayat 4 UU MD3)

Calon wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR ditetapkan sebagai wakil presiden (Pasal 46 ayat 5 UU MD3)

Jika suaranya sama banyak, maka pemilihan diulang satu kali lagi (Pasal 46 ayat 6 UU MD3)

Apabila hasil pemilihan ulang menunjukkan hasil yang tetap sama, maka presiden memilih salah satu di Redaksi calon wakil presiden (Pasal 46 ayat (7) UU MD3)

Tahap 5: MPR tetapkan dan lantik wapres terpilih

Dan akhirnya, calon wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan melalui Ketetapan MPR dan langsung dilantik dalam sidang paripurna untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode pemerintahan saat ini

Siapa wapres yang gantikan Gibran? – ‘Kursi RI-2 mulai jadi rebutan’

Kekosongan kursi wapres berpotensi dimanfaatkan partai politik untuk menyodorkan kadernya, kata pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, dalam keterangan tertulis kepada Redaksi News Indonesia.

“Bagi partai politik, ini momentum langka yang tentu tidak mungkin dilewatkan. Menjadi Wakil Presiden melalui pemilu bukan perkara mudah. Jika ada kesempatan mengisi posisi tersebut untuk sisa masa jabatan sekitar tiga tahun, ini bukan hanya pencapaian tinggi dalam karier politik seseorang, tetapi juga memberikan keuntungan politik bagi partai pengusungnya,” papar Arifki.

Selain itu, kursi wakil presiden disebutnya menjadi ruang strategis bagi parpol memperbesar pengaruhnya dalam pemerintahan.

Jika Presiden Prabowo ingin memperkuat dukungan koalisi sekaligus mengamankan stabilitas pemerintahan di DPR, figur dari PDI Perjuangan punya posisi tawar.

Namun, pilihan tersebut tidak serta-merta menjamin soliditas koalisi.

Musababnya, partai-partai pendukung pemerintah juga punya kepentingan dan kalkulasi politik masing-masing.

Dia menyebutkan pemimpin parpol pendukung pemerintah seperti Muhaimin Iskandar, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Zulkifli Hasan, dan Bahlil Lahadalia.

“Karena itu, siapa pun nama yang nantinya dipertimbangkan Prabowo belum tentu bisa membuat seluruh kekuatan politik merasa terakomodasi,” jelasnya.

“Persoalannya bukan kekurangan kandidat, tetapi bagaimana Prabowo menentukan figur yang bisa menjaga keseimbangan Redaksi kepentingan partai, stabilitas koalisi, dan efektivitas pemerintahan.”

Arifki menambahkan, apabila rekomendasi dari partai-partai politik sulit mencapai titik temu, bukan tidak mungkin Prabowo akan mempertimbangkan figur di luar usulan partai koalisi.

Dalam skenario ini, nama-nama dari lingkaran dekat Presiden di Hambalang berpotensi ikut diperhitungkan, seperti Sekjen Partai Gerindra, Sugiono, Kepala BGN, Sudaryono, hingga Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.

“Namun, konsekuensinya, partai-partai koalisi lain juga perlu mendapatkan ruang dan pertimbangan politik yang proporsional,” ungkapnya.

Dia bilang, persoalan pengajuan nama ini bukan semata menggantikan Gibran, tetapi bagaimana Prabowo mengelola konfigurasi kekuasaan agar pergantian di posisi RI-2 tidak justru memunculkan persoalan baru.

Artikel ini akan diperbarui secara berkala.