Pendapatan pedagang UMKM dan ojol merosot di tengah kabut asap Kalimantan dan Sumatra – ‘Sesak napas, sakit kepala, tapi harus bekerja’

Sumber gambar, EPA

Telah diterbitkan 32 menit yang lalu

Waktu membaca: 11 menit

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya memicu krisis kesehatan di Sumatra dan Kalimantan, tetapi juga menggerus penghasilan masyarakat kecil yang bergantung pada aktivitas harian di luar rumah.

Dari pedagang soto di Palangka Raya hingga pengemudi ojek online (ojol) di Pekanbaru dan Banjarmasin, banyak warga mengaku pendapatan mereka tergerus hingga lebih dari setengah biasanya, sementara kesehatan mereka terganggu oleh asap dan biaya hidup terus meningkat.

Banyak keluarga kini kesulitan membayar tagihan rumah tangga, biaya pendidikan anak, hingga kebutuhan pokok yang harganya melonjak.

Dampak ekonomi dari karhutla mendapat sorotan dalam penelitian Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Lembaga itu memperkirakan karhutla telah menyebabkan kerugian ekonomi sebesar Rp29,54 triliun sepanjang Januari-Agustus 2026, termasuk akibat terhambatnya aktivitas perdagangan, pertanian, serta sektor makanan dan minuman.

Riset tersebut menunjukkan dampak karhutla jauh melampaui lahan yang terbakar karena turut menghantam perdagangan, jasa, produktivitas kerja, serta membebani biaya kesehatan masyarakat.

Baca juga:

Analis senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI), Ronny Sasmita, menilai karhutla berpotensi menjadi salah satu faktor yang menahan aktivitas ekonomi di Sumatra dan Kalimantan karena mengganggu perdagangan, pertanian, transportasi, pariwisata, hingga produktivitas pekerja.

Kondisi itu, kata dia, paling berat dirasakan pekerja harian dan usaha mikro yang kehilangan pendapatan ketika aktivitas masyarakat melambat, tetapi tetap harus menanggung biaya hidup dan operasional sehari-hari.

Ronny menilai pemerintah perlu memprioritaskan perlindungan masyarakat yang terpapar asap sekaligus memastikan aktivitas ekonomi dapat pulih secepat mungkin.

Menurutnya, respons tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus mencakup bantuan kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan ekonomi bagi warga yang kehilangan penghasilan akibat karhutla.

Pengemudi ojol tetap mencari penumpang meski sesak napas

Asap masih menyelimuti Kota Pekanbaru, Riau, Jumat (09/10) pagi. Jarak pandang sangat terbatas saat warga mulai beraktivitas.

Imrayedi, pengemudi ojek online berusia 63 tahun di Pekanbaru, tetap menghabiskan hari-harinya di jalan, meski kabut asap membuat pernapasannya terganggu.

Sumber gambar, Nurphoto via Getty Images

Dalam beberapa hari terakhir, ia mengalami sesak napas dan sakit kepala, hingga akhirnya mendatangi Puskesmas Sidomulyo untuk berobat.

“Sesak napas dan sakit kepala menghirup udara sekarang. Tapi bagaimanapun saya tetap harus bekerja,” katanya kepada jurnalis Boy Surya Hamta yang melaporkan untuk Redaksi News Indonesia, pada Jumat (09/10).

Masker yang dikenakan setiap hari tidak sepenuhnya melindunginya. Dia mengaku keluhan makin terasa dalam sepekan terakhir.

Kepalanya sering sakit dan hidungnya mengeluarkan kotoran hitam akibat paparan udara yang buruk.

Sumber gambar, Redaksi Indonesia/Boy Surya Hamta

Gangguan kesehatan itu juga dirasakan istrinya.

Sebelum karhutla melanda, istrinya masih sering beraktivitas di luar rumah. Kini, istrinya memilih lebih banyak berada di dalam ruangan karena mudah mengalami sesak napas ketika terlalu lama terpapar asap.

Imrayedi adalah salah satu dari banyak orang di Pekanbaru yang kesehatannya terdampak karhutla. Dinas Kesehatan Pekanbaru mencatat 10.599 warga terdampak gangguan kesehatan terkait kabut asap selama periode 24 Agustus hingga 7 Oktober 2026.

Namun bagi keluarga Imrayedi, masalah kesehatan hanya satu sisi dari krisis yang mereka hadapi.

Ketika sekolah diliburkan dan aktivitas masyarakat berkurang, jumlah penumpang ikut menyusut. Penghasilannya yang biasanya mencapai sekitar Rp200.000 per hari, kini hanya berkisar Rp75.000.

Dia khawatir kondisi itu akan terus memburuk jika asap tidak segera teratasi.

“Pemerintah harus juga memikirkan masyarakat kecil seperti kami. Tolong bergerak mencarikan solusi agar persoalan asap ini segera teratasi,” katanya.

‘Pesanan sepi, tapi kebutuhan tetap jalan’

Langit Kota Banjarmasin tampak kelabu pada Jumat (09/10) pagi. Matahari tidak terlihat di balik lapisan kabut asap yang menyelimuti kota.

Saat berkendara menggunakan sepeda motor, jarak pandang diperkirakan hanya sekitar 50 meter.

Bau asap juga tercium selama perjalanan. Data IQAir pada Jumat, menunjukkan indeks kualitas udara mencapai 224, yang masuk kategori sangat tidak sehat.

Emlya Dhea Francyska atau Rere, 34 tahun, yang mencari nafkah sebagai pengemudi ojol mengaku pendapatannya menurun selama kabut asap menyelimuti kota beberapa bulan terakhir.

Sumber gambar, Donny Muslim

Rere dan suaminya mengandalkan satu sepeda motor yang digunakan bergantian untuk bekerja sebagai pengemudi ojek online. Pada kondisi normal, ia dapat menerima delapan hingga 10 pesanan penumpang setiap hari. Namun sejak kabut asap semakin pekat, pelanggan berkurang karena banyak warga memilih tetap berada di rumah.

“Orang banyak malas keluar. Otomatis memengaruhi pendapatan,” katanya pada jurnalis Donny Muslim yang melaporkan untuk Redaksi News Indonesia.

Dalam kondisi normal, ia bisa membawa pulang Rp150.000 hingga Rp200.000 per hari. Namun selama kabut asap berlangsung, dirinya hanya memperoleh rata-rata puluhan ribu rupiah dari layanan pesan antar makanan. Beberapa hari lalu, dia menerima Rp36.000

Bahkan setelah digabung dengan penghasilan suaminya, uang yang mereka bawa pulang hanya sekitar Rp100 ribuan.

Sumber gambar, Donny Muslim

“Pendapatan itu pas-pasan, cuma untuk isi bensin, belanja anak dan kebutuhan rumah,” keluhnya.

Menurut Rere, penurunan pesanan bukan hanya dirasakan dirinya. Banyak pengemudi lain yang mengeluhkan kondisi serupa. Sebagian bahkan tidak mendapatkan pesanan selama berhari-hari.

Selain memukul pendapatan, kabut asap juga membuat pekerjaannya semakin berat.

Saat mengantar makanan ke daerah yang dekat dengan titik kebakaran, jarak pandang berkurang drastis karena asap tebal. Ia kesulitan menemukan alamat pelanggan. Udara panas dan kering memicu batuk serta membuat matanya perih.

Meski demikian, pilihan untuk berhenti bekerja nyaris tidak ada.

“Mau asap kayak apa aja, kebutuhan tetap jalan kan. Enggak ada bantuan dari pemerintah,” katanya.

Asap yang menggerus penghasilan pedagang

Di Kalimantan Tengah, kabut asap pekat akibat karhutla juga terus menyelimuti Kota Palangka Raya pada Jumat (09/10) pagi. Kabut tebal nyaris menutupi badan jalan, membuat pengguna jalan harus menghidupkan lampu kendaraan.

Berdasarkan indeks kualitas udara yang terpampang dalam aplikasi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup, pada Jumat pagi, kualitas udara Palangka Raya masuk kategori Berbahaya dengan ISPU di angkat 3944, hampir 4000.

Sumber gambar, AFP via Getty Images

Namun, bagi Khotim Octavia, kabut asap bukan sekadar langit yang berubah kuning atau bau hangus yang menyengat. Asap berarti pelanggan yang tak lagi datang ke warung soto miliknya di bawah Jembatan Kahayan, Palangka Raya.

Selama hampir tiga bulan terakhir, perempuan 46 tahun itu melihat penghasilannya merosot seiring kabut asap yang tak kunjung pergi.

Pada hari-hari normal, warungnya bisa mencatat omzet kotor Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per hari.

“Tapi sejak ada asap ini paling ramai cuma Rp500.000, bahkan pernah cuma dapat Rp200.000,” katanya pada Jumat (09/10), pada jurnalis Adan yang melaporkan untuk Redaksi News Indonesia.

Pendapatan yang merosot datang bersamaan dengan kenaikan harga bahan pokok. Modal harian yang biasanya cukup kini tak lagi mampu menutup biaya produksi.

Sumber gambar, Redaksi Indonesia/Adan

Harga daun bawang yang dahulu berkisar Rp40.000 hingga Rp60.000 melonjak menjadi Rp110.000. Harga cabai mencapai Rp170.000 per kilogram. Beras dan bawang juga ikut merangkak naik.

Akibatnya, keluarga Khotim mulai mengencangkan ikat pinggang. Mereka memiliki tiga anak yang masih bersekolah, mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Tagihan internet rumah menunggak. Pulsa listrik dibeli sedikit demi sedikit sesuai uang yang tersedia. Pembayaran sekolah pun kerap terlambat.

“Bulan ini kami sudah enggak bisa bayar Wi-Fi. Listrik juga dicicil beli pulsa Rp20.000 kalau ada uang. Biaya sekolah anak juga ikut terlambat,” ujarnya.

Di tengah tekanan ekonomi itu, kesehatan keluarganya turut terdampak. Khotim yang memiliki riwayat penyakit jantung mengaku kerap mengalami sesak napas dan hidung tersumbat. Anak-anaknya juga sempat mengalami batuk dan pilek akibat paparan asap berkepanjangan.

Sampai awal Oktober, ia mengatakan belum menerima bantuan apa pun selama periode kabut asap berlangsung.

“Harapan kami pemerintah melihat rakyat kecil seperti kami. Apa pun bentuk bantuannya, kami sangat mengharapkannya dalam kondisi seperti sekarang,” katanya.

Krisis yang tercermin dalam data

Rangkaian kesaksian itu muncul ketika kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan mencapai tingkat yang membahayakan kesehatan.

Data Kementerian Lingkungan Hidup per Minggu, 11 Oktober menunjukkan Palangka Raya mencatat Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU kedua tertinggi di Indonesia dengan angka 1.296.

Palembang berada di posisi kesembilan dengan ISPU 450. Kabupaten Tabalong di Kalimantan Selatan mencatatkan ISPU 1.272, sementara Kabupaten Kampar di Riau mencatatkan 430.

Seluruhnya masuk kategori “berbahaya” yang menimbulkan risiko serius bagi kesehatan manusia.

Kementerian Kesehatan sebelumnya melaporkan sekitar 10 juta warga terdampak karhutla hingga akhir Agustus 2026.

Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan jumlah warga terdampak tertinggi mencapai 3,37 juta orang, disusul Kalimantan Tengah 2,77 juta, Kalimantan Selatan 2,12 juta, Riau 1,21 juta, Jambi 814.228 dan Sumatra Selatan 395.094.

Dari sisi kesehatan, pemerintah mencatat 174.694 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak Redaksi Agustus hingga 21 September. Sebanyak 40.363 kasus terjadi pada anak usia di bawah lima tahun.

Sumber gambar, Redaksi FOTO/Auliya Rahman

Paparan asap tidak hanya memicu batuk dan sesak napas. Kementerian Kesehatan memperingatkan asap karhutla juga meningkatkan risiko asma, penyakit paru obstruktif kronis, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, hingga iritasi mata.

Penelitian Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan biaya karhutla jauh lebih besar daripada kerugian yang tampak di lapangan.

Lembaga itu memperkirakan kerugian ekonomi akibat karhutla 2026 mendekati Rp30 triliun. Angka tersebut mencakup kerusakan aset yang terbakar serta terganggunya aktivitas perdagangan, pertanian, dan sektor makanan maupun akomodasi.

Beban terbesar datang dari sisi kesehatan. CELIOS memperkirakan biaya kesehatan akibat penyakit yang terkait dengan asap karhutla dapat melampaui Rp100 triliun. Biaya tersebut mencakup pengobatan, kehilangan produktivitas kerja, hingga lonjakan klaim BPJS Kesehatan.

Karhutla mengancam ekonomi rakyat kecil

Direktur Eksekutif Bhima Yudhistira dari CELIOS menyebut sektor yang paling terdampak kabut asap adalah UMKM bidang makanan dan minuman, jasa transportasi, serta sektor akomodasi yang aktivitasnya bergantung pada mobilitas masyarakat dan banyak dilakukan di luar ruangan.

Menurutnya, kelompok usaha tersebut menjadi yang paling cepat merasakan dampak ketika kualitas udara memburuk dan warga mulai mengurangi aktivitas di luar rumah.

Bhima mengatakan dampaknya tidak hanya terlihat dari menurunnya jumlah pelanggan, tetapi juga dari anjloknya pendapatan harian para pelaku usaha kecil.

Warung makan, pedagang kaki lima, usaha minuman, pengemudi ojek online hingga pekerja transportasi berbasis aplikasi menghadapi berkurangnya permintaan jasa selama periode kabut asap.

“Bukan hanya omzet yang turun tajam, tapi juga biaya kesehatan karena pekerja informal menghirup asap karhutla,” kata Bhima.

Menurutnya, pekerja sektor informal berada dalam posisi yang paling rentan karena sebagian besar tetap harus bekerja di luar ruangan meski kualitas udara berada pada kategori berbahaya. Akibatnya, mereka menghadapi tekanan ganda berupa pendapatan yang menurun dan pengeluaran kesehatan yang meningkat.

Sumber gambar, Redaksi Indonesia/Nefri Inge

Sementara itu, analis senior ISEAI, Ronny Sasmita, mengatakan karhutla berpotensi menjadi salah satu faktor yang menahan aktivitas ekonomi Indonesia pada 2026, terutama di Sumatra dan Kalimantan yang terdampak paling parah.

“Karhutla berpotensi menjadi salah satu faktor yang menahan aktivitas ekonomi Indonesia pada 2026, terutama di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Dampaknya tidak hanya berasal dari kerusakan lahan dan aset, tetapi juga dari terganggunya perdagangan, pertanian, transportasi, pariwisata, dan produktivitas pekerja akibat kabut asap,” kata Ronny.

Ia mengatakan dampak ekonomi karhutla muncul melalui berbagai jalur sekaligus, mulai dari terganggunya produksi, distribusi barang, hingga menurunnya konsumsi masyarakat. Menurutnya, kelompok usaha mikro dan pekerja gig menjadi yang paling rentan karena pendapatan mereka langsung terdampak ketika aktivitas masyarakat melambat.

“Pedagang makanan, warung, pengemudi ojek daring, kurir, pekerja lapangan, dan usaha yang bergantung pada lalu lintas pelanggan menghadapi masalah yang sama: aktivitas ekonomi menurun, tetapi kebutuhan hidup dan sebagian biaya operasional tetap berjalan,” ujarnya.

Ronny menilai dampak tersebut tidak dirasakan secara merata. Perusahaan besar umumnya masih memiliki cadangan modal dan kemampuan untuk mengalihkan operasional, sementara pelaku usaha kecil dan pekerja informal sering kali kehilangan pendapatan begitu aktivitas ekonomi terhenti.

“Jika berlangsung lama, persoalannya bukan lagi penurunan omzet sementara, tapi risiko utang rumah tangga, pengurangan pekerja, penutupan usaha, dan melemahnya konsumsi lokal. Dengan kata lain, karhutla juga bisa memperlebar ketimpangan karena kelompok yang paling sedikit berkontribusi terhadap masalah belum tentu memiliki kemampuan paling besar untuk menanggung kerugiannya,” katanya.

Apa yang harus dilakukan pemerintah?

Untuk mengurangi dampak ekonomi yang lebih luas, Bhima dari CELIOS menilai langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah mempercepat penanganan karhutla agar aktivitas masyarakat bisa kembali normal.

“Penanganan karhutla harus dipercepat untuk mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat di luar ruangan,” ujarnya.

Dia juga mengusulkan adanya paket kompensasi bagi kelompok yang terdampak langsung.

Menurut Bhima, pekerja UMKM dan sektor gig perlu mendapatkan bantuan tunai langsung dengan besaran sekitar 30% dari upah minimum provinsi (UMP) untuk membantu menutup kehilangan pendapatan selama kabut asap berlangsung.

Selain bantuan kepada pekerja, pemerintah juga didorong memberikan hibah khusus kepada pelaku UMKM, terutama usaha makanan dan minuman serta warung kecil yang mengalami penurunan omzet akibat berkurangnya jumlah pelanggan.

Sumber gambar, Redaksi FOTO/Nova Wahyudi

Bhima menambahkan bahwa dukungan pembiayaan juga diperlukan agar usaha kecil tidak semakin tertekan. Menurut dia, pemerintah perlu berkoordinasi dengan perbankan dan OJK untuk mempermudah syarat restrukturisasi pinjaman sehingga cicilan pelaku UMKM yang terdampak karhutla dapat diringankan.

Sementara itu, menurut Ronny dari ISEAI, pemerintah perlu menyiapkan perlindungan sosial bagi rumah tangga yang kehilangan pendapatan akibat kabut asap, namun bantuan sosial saja tidak cukup.

“Untuk rumah tangga yang kehilangan pendapatan, bantuan tunai sementara, bantuan pangan, layanan kesehatan gratis bagi warga terdampak, serta dukungan bagi pekerja informal bisa menjadi bantalan penting,” ujarnya.

Namun, ia menegaskan langkah paling penting tetap mencegah kebakaran, mempercepat pemadaman, melindungi kesehatan masyarakat, dan menegakkan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.

“Jangan sampai biaya pencegahan dan pengawasan dihemat, tetapi negara kemudian harus menanggung kerugian ekonomi, kesehatan, dan pemulihan yang jauh lebih besar,” katanya. “Bencana lingkungan nyatanya juga merupakan bencana penghidupan. Karena itu, perlindungan sosial harus berjalan beriringan dengan pencegahan, pemulihan ekonomi lokal, dan penegakan hukum.”