Respons DPR hingga Guru soal Arahan Sekolah Belajar Bahasa Prancis

PRESIDEN Prabowo Subianto ingin agar sekolah-sekolah di Tanah Air belajar bahasa Prancis. Prabowo menyampaikan instruksi itu ketika berjumpa dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée di Paris, Prancis.

Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan hubungan Indonesia-Prancis sedang dalam keadaan terbaik. Ia pun ingin meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

“Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” ucap Prabowo pada Kamis sore, 28 Mei 2026, sebagaimana disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo sebelumnya juga pernah menginstruksikan agar bahasa Portugis diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Instruksi itu disampaikan saat pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, pada 23 Oktober 2025. Saat itu Prabowo menyebut bahasa Portugis salah satu prioritas pengajaran bahasa asing di pendidikan Indonesia sebagai bagian dari penguatan hubungan dengan Brasil.

Lantas bagaimana respons Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga organisasi guru soal intstruksi belajar bahasa Prancis dari Prabowo?

Komisi X DPR Minta Pemerintah Mengkaji Ulang

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan rencana penerapan pembelajaran bahasa Prancis di sekolah-sekolah. Rencana itu disebut merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Lalu Hadrian menilai pemerintah jangan gegabah mencetuskan kebijakan tanpa mempertimbangkan kesiapan sistem pendidikan nasional. “Karena sebelumnya juga sempat muncul isu Bahasa Portugis, namun sampai sekarang belum terlihat tindak lanjut baik dari sisi roadmap, regulasi, maupun kesiapan implementasinya,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini dalam keterangan tertulis pada Jumat, 29 Mei 2026.

Menurut Lalu Hadrian, setiap kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, memastikan kesiapan tenaga pendidik, kurikulum dan manfaat nyata bagi para siswa.

Dia mewanti-wanti agar pernyataan Presiden Prabowo di hadapan Presiden Prancis Emmanuel Macron bukan hanya menjadi bagian agenda diplomasi internasional semata. “Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang,” tutur Lalu.

Dalam rapat kerja mendatang dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Komisi X DPR akan meminta penjelasan lengkap mengenai rencana tersebut dalam kebijakan pendidikan nasional. Jika kesiapan implementasinya belum memadai, Lalu Hadrian mendorong agar pengajaran Bahasa Prancis dilakukan secara bertahap daripada serentak di semua sekolah.

P2G Tolak Soal Sekolah Harus Pelajari Bahasa Prancis

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menolak instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta sekolah-sekolah di Indonesia harus mempelajari Bahasa Prancis. Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menilai instruksi tersebut tidak jelas dan tidak terencana sehingga cenderung terkesan seperti basa-basi diplomatik belaka.

“Tak ada angin atau hujan, tiba-tiba Presiden memerintahkan semua sekolah di semua angkatan mengajarkan bahasa Prancis kepada murid. Itu membuat para guru dan siswa terkaget-kaget sekaligus heran,” kata Satriwan dalam keterangan tertulis pada Minggu, 30 Mei 2026. 

Ia lantas menyoroti kegemaran Prabowo menjadikan mata pelajaran bahasa di sekolah sebagai alat diplomasi. Pada tahun lalu, misalnya, Prabowo juga menginstruksikan sekolah untuk mempelajari Bahasa Portugis saat menerima kunjungan kenegaraan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

Melihat itu, Satriwan berujar bukan tak mungkin Prabowo juga akan memasukkan Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin, Bahasa Belanda, ke dalam kurikulum jika melakukan pertemuan bilateral dengan negara-negara tersebut. “Tentu mengelola pendidikan tidak bisa sebercanda ini,” kata dia. 

Satriwan mengingatkan kebijakan tersebut berpotensi menambah kekacauan dalam ekosistem pendidikan di Indonesia. Ia menguraikan, mewajibkan pelajaran Bahasa Prancis di semua jenjang sekolah artinya menambah beban kurikulum baru bagi murid, mengingat struktur kurikulum nasional masih relatif pada mata pelajaran. 

Selain itu, instruksi tersebut juga dinilai berpotensi membebani kebutuhan guru nasional. Alasannya, saat ini kekurangan guru di sekolah negeri masih tinggi, yakni sebanyak 374 ribu. Dengan asumsi satu sekolah ada dua guru Prancis dan Portugis dari total sekitar 240 ribu sekolah SD-SMA/sederajat, maka dibutuhkan 480 ribu guru bahasa asing tersebut.

Kemendikdasmen Kaji Arahan Prabowo 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan akan mengkaji instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta bahasa Prancis diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti arahan tersebut. “Kami akan pelajari dan akan menindaklanjuti arahan Bapak Presiden,” ujarnya saat dihubungi, Jumat, 29 Mei 2026.

Dede Leni Mardianti dan Dinda Shabrina berkontribusi dalam penulisan artikel ini
  • Related Posts

    Prabowo Pimpin Upacara Hari Pancasila, Megawati Hadir

    PRESIDEN Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dihelat di Lapangan Gedung Pancasila, Jalan Taman Pejambon, Jakarta. Kepala Negara tiba di kompleks Kementerian Luar Negeri sekitar pukul 09.36…

    Waka MPR: Kalau Ingin Mengubah Masa Depan, Kita Harus Pahami Diri Sendiri

    Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) mengatakan menguasai dan mengenali diri sendiri adalah hal yang perlu dimiliki oleh generasi muda. Hal ini merupakan fondasi bagi generasi muda,…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *