SEJUMLAH kelompok masyarakat, mahasiswa hingga pelajar menggelar aksi peringatan 28 tahun Reformasi 1998 pekan ini. Aksi tersebut digelar dengan beragam cara.

BEM UI Kirim Bunga ke Istana

Memperingati 28 tahun Reformasi 1998, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI mengirimkan karangan bunga duka cita ke Istana Negara, Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026. 

Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI 2026 Hafidz Haernanda membenarkan bahwa mereka telah mengirim karangan bunga. “Karangan bunga itu sebagai bentuk simbolik atas matinya reformasi, BEM UI mengirimkan karangan bunga ke depan Istana Negara,” ujar Hafidz, Jumat, 22 Mei 2026.

Hafidz menuturkan, reformasi diwujudkan tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi dengan perjuangan, bahkan sampai timbul korban nyawa dan ada aktivis yang hilang hingga kini tidak diketahui rimbanya. “Reformasi yang dahulu lahir dari darah, air mata, dan perjuangan rakyat, hari ini semakin kehilangan nyawanya di tangan kekuasaan yang terus mengkhianati cita-cita demokrasi,” geram Hafidz.

Di samping itu, karangan bunga bukan sekadar ekspresi duka, melainkan tanda peringatan bahwa janji-janji reformasi telah dikuburkan secara perlahan oleh negara sendiri. “Reformasi dikorupsi, dikebiri dan kini telah mati, BEM UI menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya reformasi di usia 28 tahun,” ucap Hafidz.

Sebelumnya, BEM UI menggelar aksi simbolik bertajuk #ReforMATI di Tugu Makara UI, Kampus UI Depok, pada Rabu, 20 Mei 2026 yang dilanjutkan mengikuti aksi Kamisan bersama BEM dan aliansi masyarakat sipil lain keesokan harinya. 

Enam Tuntutan Aliansi Mahasiswa UNS

Aliansi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret atau UNS menggelar demonstrasi memperingati 28 tahun reformasi pada Kamis, 21 Mei 2026. Mereka menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Surakarta. Dalam aksinya, mahasiswa mengkritik berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat dan mengancam demokrasi.

Dalam orasinya, mahasiswa meminta jajaran pimpinan DPRD Kota Surakarta turun langsung menemui massa aksi. Tidak lama kemudian sejumlah anggota dewan terlihat berada di tengah mahasiswa, di antaranya Ketua DPRD Kota Surakarta, Budi Prasetyo, anggota Fraksi PDIP YG Sukasno, serta beberapa anggota DPRD lainnya.

Koordinator aksi Revaino Wijaya mengatakan demonstrasi tersebut menjadi momentum untuk mengingatkan pemerintah agar lebih terbuka terhadap kritik masyarakat dan tidak mengabaikan aspirasi publik. “Kami datang untuk menyampaikan keresahan masyarakat. Banyak kebijakan yang saat ini dirasakan tidak memberikan keadilan bagi rakyat,” ujar Revaino seusai aksi.

Mahasiswa UNS membawa enam tuntutan utama yang mereka nilai berkaitan langsung dengan kondisi demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pertama, mereka mendesak pemerintah menghentikan proyek strategis nasional (PSN) Putri Cempo karwna minim transparansi dan berpotensi mengorbankan kesehatan masyarakat serta lingkungan sekitar.

Kedua, mahasiswa juga menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah dan memburuknya kondisi ekonomi masyarakat. Mereka menilai kebijakan pemerintah belum berpihak pada rakyat kecil dan justru memperbesar beban ekonomi masyarakat.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta pemerintah memprioritaskan APBN untuk kebutuhan publik, bukan proyek yang dianggap hanya menguntungkan elite politik.

Ketiga, Aliansi Mahasiswa UNS juga menolak segala bentuk praktik totalitarianisme negara yang dinilai membatasi kebebasan berpikir dan membungkam kritik publik. Mereka menilai kampus dan ruang publik harus tetap menjadi ruang demokratis bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Keempat, mahasiswa mendesak DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Mereka juga meminta pemerintah menghentikan praktik perampasan tanah atas nama investasi, PSN, maupun kepentingan korporasi. 

Kelima, mahasiswa juga menuntut evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat yang dinilai belum memiliki kesiapan sistemik. Mereka menilai program-program tersebut berpotensi menjadi proyek pencitraan politik yang menghabiskan anggaran negara tanpa solusi nyata bagi masyarakat. 

Keenam, mahasiswa meminta pemerintah segera mengambil langkah darurat untuk menyelamatkan nilai rupiah yang terus melemah. Mereka mendesak pemerintah memperbaiki fundamental ekonomi, mengendalikan utang, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, dan menghentikan kebijakan yang hanya menguntungkan pasar serta elite politik.

Pelajar Ikut Kamisan saat Peringatan Reformasi

Meski Reformasi terjadi satu dekade sebelum kelahirannya, sejumlah pelajar sekolah mengikuti Aksi Kamisan ke-908 yang bertepatan dengan peringatan 28 tahun Reformasi 1998 pada Kamis, 21 Mei 2026. Para siswa ini berasal dari sekolah menengah atas (SMA) hingga sekolah menengah kejuruan (SMK). Beberapa di antara mereka baru pertama kali mengikuti Aksi Kamisan, sementara sebagian lainnya sudah rutin hadir sejak setahun terakhir.

Reformasi 1998 terjadi sebelum mereka lahir. Namun, para pelajar merasa perlu ikut memperjuangkannya. “Ternyata memang sampai sekarang belum tercapai,” kata Imam Muhammad Al-Mahdi, siswa SMA Negeri 28 Jakarta, di lokasi Kamisan.

Siswa kelas XI ini berkata, para pelajar tidak boleh tinggal diam melihat masalah yang terjadi. Jika pemerintah Indonesia belum berhasil direformasi, Imam menyampaikan, dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas termasuk para siswa.

Sebelum hari ini, Imam mengatakan sudah berulang kali mengikuti Kamisan. “Sudah satu tahun terakhir, alhamdulillah,” kata dia.

Ia berkata awalnya mendapat informasi soal Kamisan dari teman. “Teman mengabarkan kalau ada demo yang enggak rusuh, namanya Kamisan. Akhirnya gue lumayan tertarik,” tuturnya.

Menurut Imam, ia datang ke depan Istana Merdeka seusai jam sekolah. Kali ini, Imam mengajak beberapa temannya untuk memperingati Reformasi 1998 di Kamisan.

Reynaldi Rizky Mahardika, teman satu sekolah yang diajak Imam, mengatakan baru pertama kali hadir di Kamisan. Sama seperti Imam, ia tertarik datang karena merasa Indonesia masih memiliki banyak masalah bahkan 28 tahun setelah Reformasi.

Menurut Reynaldi, Indonesia belum benar-benar berhasil lepas dari bayang-bayang rezim Orde Baru yang ditumbangkan gerakan Reformasi. Ia mencontohkan berbagai kasus intimidasi aktivis, yang kerap terjadi di era mantan presiden Soeharto, hingga oligarki politik tetap menjadi corak kehidupan di tanah air.

Reynaldi berujar, pelajar termasuk salah satu kelompok yang kerap dirugikan dengan gagalnya Reformasi. Ia menyoroti biaya pendidikan yang mahal, khususnya bagi siswa yang mau melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, hingga kurikulum sekolah yang berantakan. “Hak-hak kami itu juga mungkin yang paling sering dirampas,” ucap dia.

Siswa lainnya, Dava Fadila dari SMK Negeri 45 Jakarta, mengatakan pelajar tak boleh diam melihat berbagai masalah yang pernah dan sedang terjadi di Indonesia. “Sebagai anak muda, kita enggak boleh buta dengan apa yang terjadi,” tuturnya.

Aksi Kamisan, kata Dava, adalah salah satu pengingat akan sejarah gelap Indonesia. Contohnya, ia menyampaikan, seperti kasus-kasus penculikan dan pembunuhan pada 1998.

Salah satu kasus tersebut adalah tewasnya mahasiswa Universitas Atma Jaya, Benardinus Realino Norma Irawan, pada 13 November 1998 yang membuat ibunya, Maria Catarina Sumarsih, menginisiasi Aksi Kamisan untuk menuntut keadilan. “Saya ingin ikut menyuarakan,” tutur Dava.

Muhammad Azzam Maheva, siswa SMK lainnya, mengatakan banyak belajar dari Aksi Kamisan. Menurut Azzam, dari situ ia bisa mengetahui perjuangan yang masih dilakukan masyarakat Indonesia.

Azzam bercerita, beberapa teman sebayanya kerap mempertanyakan alasan dia pergi ke Kamisan. “Teman-teman gue bilang, ‘Zam, lo ngapain sih Aksi Kamisan? Mending di rumah saja nonton YouTube‘. Gue balikin, kalau misalnya lo jadi orang tua, anak lo hilang misalnya, reaksi lo bagaimana sih? Dia bingung tuh,” tuturnya.

Maka dari itu, Azzam berujar ingin mengajak pelajar-pelajar lainnya ikut belajar dan berjuang lewat Kamisan. “Maksud gue, jangan diam dong. Kita harus adili impunitas, pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dihukum,” ucap dia.

4. Putri Gus Dur Inayah Wahid: Reformasi Hilang Arah Setelah Soeharto Jadi Pahlawan

Putri almarhum Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Inayah Wulandari Wahid, menilai reformasi 1998 telah kehilangan arah setelah Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Soeharto pada November tahun lalu.

Pernyataan itu disampaikan Inayah dalam podcast di kanal YouTube Dian Andryanto. Dalam siniar tersebut, Inayah menanggapi pertanyaan mengenai kondisi reformasi dan nilai-nilai yang diperjuangkan pada 1998.

“Buat saya, reformasi itu mundur pelan-pelan, setapak demi setapak. Dan garis batas terakhirnya itu tahun lalu, 10 November, ketika tokoh yang diturunkan oleh gerakan reformasi karena dianggap tidak demokratis, karena dianggap melawan rakyat, dianggap sebagai pahlawan,” kata Inayah, dikutip Sabtu, 16 Mei 2026.

Ia menyebut reformasi telah “balik ke kotak awal” setelah Soeharto mendapat gelar Pahlawan Nasional. Menurut dia, kondisi itu membuat pihak-pihak yang dahulu menentang rezim Orde Baru kini justru diposisikan sebagai pihak yang salah.

“Kalau tokoh yang saat itu dianggap sebagai villain kemudian menjadi pahlawan, berarti orang-orang yang berlawanan dengan villain itu yang sekarang jadi villain,” ujar Inayah.

Dalam percakapan itu, Inayah juga menyinggung sebagian aktivis 1998 yang kini berada di lingkar kekuasaan. “Dulu banyak dari mereka yang hilang di jalanan pada saat menyuarakan suara rakyat. Sekarang mereka hilang di dalam istana,” kata dia.

Presiden Prabowo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dalam upacara di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada 10 November 2025. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025. Pada kesempatan sama, pemerintah menetapkan Abdurrahman Wahid dan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional.

Pemberian gelar kepada Soeharto kala itu memunculkan perdebatan publik sejak diumumkan pemerintah. Rekam jejak pemerintahannya selama era Orde Baru kerap dikaitkan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kritik juga datang dari kelompok masyarakat sipil yang menilai penetapan itu bertentangan dengan semangat reformasi 1998.

5. Komnas HAM: Reformasi Tak Beranjak Sejak 1998

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin Al Rahab menilai Indonesia sejatinya belum benar-benar beranjak dari titik awal reformasi setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998. Amir berpendapat suasana hari ini tak jauh berbeda dengan situasi Indonesia di masa lalu, di mana pelanggaran HAM masih terus terjadi.

“Reformasi itu kan peristiwa transisi. Sebenarnya kita transisi ini baru keluar dari Orde Baru tapi tidak pernah beranjak ke mana pun,” kata Amiruddin dalam diskusi nasib pengusutan pelanggaran HAM setelah 28 tahun reformasi di Kantor Komnas HAM, Jakarta, pada Jumat, 22 Mei 2026.

Menurut Amir, kondisi ini masih menjerat Indonesia karena tidak adanya pertanggungjawaban hukum atas berbagai pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu. Akibatnya, trauma masih terus menyelimuti para penyintas, sementara para pelaku pelanggaran HAM tidak pernah benar-benar diadili.

Karena itu, cita-cita reformasi untuk menegakkan hak asasi manusia dan membebaskan Indonesia dari praktik korup juga tidak akan pernah terwujud. “Persoalan utamanya yaitu pertanggungjawaban terhadap berbagai macam pelanggaran hak asasi di masa Orde Baru itu tidak pernah sungguh-sungguh dilakukan,” ujarnya.

Amiruddin lantas menyoroti berbagai upaya Komnas HAM untuk memberikan keadilan pada korban pelanggaran HAM yang tidak pernah menemui kata selesai. Situasi tersebut membuat publik berada dalam kebuntuan psikologis. Negara, kata dia, terus meragukan kebenaran atas pelanggaran HAM di masa lalu, mempertanyakan bukti, tetapi juga tidak mampu menyelesaikannya melalui mekanisme hukum yang memadai.

Amiruddin mencontohkan penanganan pemerkosaan massal pada Mei 1998 yang hingga kini belum dibawa ke pengadilan HAM, meski penyelidikan Komnas HAM telah dilakukan sejak lama.

Menurut dia, perdebatan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran HAM berat seharusnya diuji di pengadilan, bukan berhenti pada polemik politik atau bantahan di ruang publik. “Kalau Anda mau bukti, lakukan pengadilan. Bukti hanya bisa kita uji di pengadilan,” kata dia.

Selain itu, Amiruddin menyebut tidak adanya komitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dari Kejaksaan dan lembaga negara lain membuat usaha-usaha Komnas HAM mandeg.

Ia bercerita, selama ini berkas perkara yang diserahkan oleh Komnas HAM kerap ditolak. Jaksa acap menggunakan pendekatan pidana umum dalam melihat kasus HAM berat, sementara Komnas HAM bekerja berdasarkan mandat Undang-Undang Pengadilan HAM.

Amirudin mencontohkan jaksa yang menolak berkas perkara karena menilai bukti yang diajukan oleh Komnas HAM hanya berupa kumpulan pemberitaan media massa. Jaksa, kata dia, juga pernah meminta kartu tanda penduduk (KTP) dari korban-korban pelanggaran HAM. Perbedaan dua pendekatan itu yang tidak pernah menemukan titik temu. “Jadi Jaksa Agung berkali-kali mengatakan bukti dari Komnas HAM itu tidak lebih dari opini orang,” tuturnya. 

Bagi Amiruddin, cita-cita reformasi baru akan tercapai jika negara mau berdamai dengan semua pelanggaran HAM berat pada masa lalu, kemudian dengan menuntaskannya.

Langkah pertama bisa dimulai dari merevisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang HAM. Dalam revisi itu Amiruddin mengusulkan agar kasus HAM memiliki hukum acara tersendiri dan tidak disamakan dengan tindak pidana umum.

Amiruddin lantas meminta pemerintah bersama-sama mengambil tanggung jawab atas setiap pelanggaran HAM yang terjadi. Ia meminta negara berhenti melempar tanggung jawab hanya kepada Komnas HAM. “Tugas undang-undang itu sudah dilaksanakan oleh Komnas HAM, paripurna dilaksanakan. Instansi lainnya yang tidak pernah mau menindaklanjutinya,” kata dia.