INFO TEMPO – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera di bawah komando Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian terus mengakselerasi pemulihan sawah. Data per 13 Mei 2026 mencatat Sumatera Barat sudah mencapai masa tanam sebanyak 2.259 hektare.

Lahan 2.259 hektare tersebut menyumbang 5 persen dari total sawah yang menjadi target rehabilitasi di tiga provinsi. Capaian tertinggi pada fase ini berasal dari Kabupaten Solok dengan realisasi 1.323 hektare. Angka itu mencakup sekitar 88 persen dari total luas sawah terdampak di Kabupaten Solok.

Sejak disapu air bah pada akhir November 2025 lalu, luasan sawah yang terdampak di Sumatera Barat mencapai 6.443 hektare yang mencakup 11 Kabupaten. Luasan ini terbagi menjadi 2.802 hektare rusak ringan, 1.100 hektare rusak sedang, dan 2.541 hektare rusak berat. Kementerian Pertanian menetapkan luasan pemulihan di ranah minang seluas 3.902 hektare. 

Sebelum masuk masa tanam, proses pemulihan mula-mulanya adalah fase dokumen rencana. Di Provinsi Sumatera Barat, seluruh kabupaten telah menyelesaikan kontrak pada tahap tersebut. Tahapan kemudian berlanjut ke konstruksi, dengan realisasi yang telah mencapai 2.226 hektare. Kota Pariaman merupakan daerah dengan progres konstruksi tertinggi, yakni mencapai 100 persen atau seluas 36 hektare.

Setelahnya barulah memasuki tahap olah lahan yang sudah dicapai oleh Sumatera barat seluas 2.360 hektare. Kabupaten Solok kembali menjadi daerah dengan progres paling tinggi, yakni mencapai 90 persen atau seluas 1.352 hektare.

Secara keseluruhan, lahan terdampak akibat banjir seluas 94.742 hektare di 32 kabupaten. Sumbar memang terdampak paling kecil, sebab sawah yang rusak di Aceh mencapai 57.171 hektare dan Sumatera Utara 31.128 hektare.

Adapun luasan sawah yang menjadi target pemulihan di tiga provinsi sebanyak 42.702 hektare. Angka tersebut terdiri dari optimalisasi lahan seluas 32.709 hektare dan 9.993 hektare rehabilitasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir meminta kepada pemerintah daerah agar realisasi pemulihan sawah tak lewat dari Juli 2026. Pasalnya, Satgas PRR mengejar agar sawah dapat kembali ditanami sebelum memasuki puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus.

Anggaran yang digelontorkan untuk pemulihan sektor ini juga sampai ke tangan masing-masing pemerintah daerah. Alokasinya sebesar Rp 337,9 miliar yang terbagi menjadi Rp 221,5 miliar untuk Aceh, Rp 83,8 miliar untuk Sumatera Utara, dan Rp32,6 miliar untuk Sumatera Barat.

Rehabilitasi dan rekonstruksi sawah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Pasalnya, sawah menjadi sektor yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan pangan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi masyarakat. “Pemulihan sawah terdampak terus didorong untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat,” ujar Juru Bicara Satgas PRR, Amran, pada Rabu, 6 Mei 2026. (*)