INFO NASIONAL – Penegakan kedisiplinan dan penguatan integritas di dalam tubuh birokrasi menjadi fondasi utama bagi pelayan publik yang bermartabat. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, memberikan peringatan tegas di hadapan puluhan jajaran aparatur pimpinan daerah.

Neni hadir secara langsung membuka Pemaparan Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Tahun 2026. Agenda evaluasi ini diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah di Ruang Rapat Utama Lantai 2 Kantor Wali Kota Bontang, pada Kamis, 7 Mei 2026.

Sikap tegas ini ditekankan usai melihat indikator indeks SPAK Kota Bontang tahun 2026 yang bertengger pada angka 3,68. Sedangkan untuk rapor indeks SPKP, hasil akhirnya tercatat di angka rata-rata 3,62.

Hasil tersebut mengalami sedikit penurunan jika dikomparasi dengan rapor tahun 2025 yang mencatatkan nilai SPAK 3,81 dan SPKP 3,84. Neni pun menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat yang terindikasi menurun melalui instrumen evaluasi ini.

“SPAK mengukur integritas dan persepsi anti korupsi, sedangkan SPKP mengukur kualitas pelayanan publik,” kata Neni. “Kedua survei ini menjadi instrumen evaluasi penting dalam tata kelola pemerintahan.”

Neni memberikan ancaman moral kepada pegawainya bahwa tindakan memperkaya diri secara haram akan meruntuhkan martabat negara. “Korupsi sekecil apapun dapat merusak kepercayaan masyarakat. Karena itu integritas aparatur dan pelayanan prima harus menjadi budaya kerja seluruh ASN,” ujarnya

Tidak hanya korupsi, Neni juga menuntut seluruh perangkat daerah agar secepatnya menghilangkan penyakit birokrasi bernama ego sektoral. Selain etika internal, ASN diminta untuk senantiasa bijak dalam melakukan komunikasi publik di media sosial dan patuh pada visi misi daerah.

Di tengah evaluasi ini, turut menyerahkan penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025 kepada tiga faskes. Prestasi WBK disabet oleh UPT Puskesmas Bontang Utara I, UPT Puskesmas Bontang Utara II, dan UPT Puskesmas Bontang Selatan I.

Inspektur Daerah Kota Bontang, Enik Ruswati, memgatakan, survei ini sangat objektif karena menjaring hingga 1.503 responden SPKP. Pemerintah juga dibantu oleh tim surveyor STISIP/STIPER Syamsul Ma’arif dan PUSJAR SKBP LAN RI Samarinda untuk analisa datanya. (*)