INFO TEMPO – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan setiap aksi iklim berbasis laut dijalankan dengan pendekatan berbasis data, sains, serta prinsip keberlanjutan. Penguatan kapasitas teknis dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan kualitas pelaporan karbon biru yang kredibel dan diakui secara internasional.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Miftahul Huda, mengatakan pengelolaan karbon biru harus dibangun di atas fondasi ilmiah yang kuat dengan dukungan sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) yang kredibel serta menjunjung tinggi integritas pelaporan.

“Pengelolaan karbon biru harus dibangun di atas fondasi sains yang kuat, didukung sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) yang kredibel, serta menjunjung prinsip integritas tinggi,” ujar Miftahul Huda dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis, 7 Mei 2026.

Sebagai upaya meningkatkan kapasitas teknis, KKP bersama Climateworks Centre – Monash University dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut (PKSPL) IPB University menggelar Pelatihan Pelaporan Gas Rumah Kaca dari Ekosistem Karbon Biru di Bogor, Jawa Barat.

Pelatihan tersebut diikuti puluhan peserta dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, hingga kalangan akademisi yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan ekosistem karbon biru. Materi yang diberikan meliputi standar internasional seperti Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), teknik pengumpulan data lapangan, hingga analisis stok karbon pada mangrove dan lamun.

Miftahul Huda menambahkan, ekosistem pesisir seperti mangrove dan lamun memiliki potensi besar dalam menyerap serta menyimpan karbon sehingga menjadi solusi strategis dalam mitigasi perubahan iklim.

“Laut bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga ruang kehidupan dan ruang masa depan yang harus kita kelola secara berkelanjutan,” tegasnya.

Sementara itu, Indonesia Country Lead Climateworks Centre, Jannata Egi Giwangkara, menekankan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagai fondasi tata kelola laut dan iklim yang efektif. Ia menyebut Climateworks Centre berkomitmen menjadi mitra jangka panjang bagi pemerintah Indonesia dalam membangun sistem, kapasitas, dan solusi berbasis bukti.

“Kami percaya bahwa masa depan aksi iklim berbasis laut Indonesia sangat ditentukan oleh para praktisi yang mampu menerjemahkan ilmu menjadi tindakan, dan kebijakan menjadi dampak nyata,” ungkapnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian tiga pelatihan terintegrasi yang mencakup pelaporan GRK, validasi dan verifikasi proyek karbon melalui sistem MRV, serta pengembangan ekonomi karbon biru. Pendekatan tersebut dirancang untuk membentuk kompetensi komprehensif dalam pengelolaan karbon biru nasional.

Selain meningkatkan kapasitas teknis, pelatihan juga menjadi wadah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan mitra internasional. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk menjawab tantangan implementasi aksi iklim laut, mulai dari keterbatasan data hingga metodologi dan koordinasi antarinstansi.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89 persen secara mandiri dan hingga 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030 sebagaimana tertuang dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC).

Untuk mendukung target tersebut, KKP terus mempercepat tata kelola laut dan pesisir agar mampu berfungsi sebagai instrumen mitigasi perubahan iklim yang tangguh. Langkah yang dilakukan antara lain melalui penyusunan peta jalan karbon biru, pengembangan sistem MRV, hingga pelaksanaan proyek percontohan di sejumlah wilayah pesisir.

Melalui berbagai upaya tersebut, sektor kelautan diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target iklim nasional sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat pesisir. KKP juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola sumber daya laut berbasis sains, kolaborasi, dan inovasi teknologi sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam mendorong ekonomi biru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.(*)