MENTERI Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 8 Mei 2026. Ia bersama Wakil Menteri Sosial dan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial akan meminta masukan terkait proses pengadaan barang dan jasa, termasuk pengadaan sepatu untuk siswa sekolah rakyat.

“Ya, kami bersama Pak Wamen, Pak Sekjen akan silaturahmi ke KPK untuk minta nasihat, minta masukan, sekaligus juga kita akan memberikan informasi tentang proses-proses pengadaan di lingkungan Kementerian Sosial,” kata Gus Ipul saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis, 7 Mei 2026.

Semula, kata dia, agenda kunjungan ke lembaga antirasuah itu direncanakan berlangsung pada hari ini. Namun jadwal tersebut diundur menjadi Jumat pagi pukul 10.00 WIB. Menurut Gus Ipul, pemerintah ingin memastikan seluruh proses pengadaan di kementeriannya berjalan transparan dan terbuka untuk pengawasan publik.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga mengumumkan pembentukan tim khusus untuk mendalami berbagai isu pengadaan yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial dan pemberitaan media massa. Ia menunjuk Wakil Menteri Sosial dan Inspektur Jenderal Kementerian Sosial untuk melakukan penelusuran serta menyusun laporan dalam sepekan ke depan.

“Dalam rangka itu, tadi kami membuat tim khusus untuk mendalami isu-isu pengadaan yang kita tahu ya di berbagai pemberitaan dan medsos,” ujar dia. 

Ia mengatakan tim tersebut akan menelusuri secara khusus pengadaan sepatu dan seragam untuk siswa sekolah rakyat. Selain itu, tim juga akan memeriksa pengadaan perlengkapan bagi guru dalam program tersebut. Gus Ipul menegaskan seluruh pengadaan dilakukan melalui mekanisme lelang sesuai prosedur.

Meski demikian, Gus Ipul mengakui masih terdapat sejumlah hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Karena itu, kata dia, pendalaman dilakukan agar pemerintah memperoleh gambaran utuh mengenai isu yang berkembang di publik.

Menurut dia, pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat terkait pengadaan barang dan jasa di kementeriannya. Ia menyebut informasi yang beredar di media sosial perlu diverifikasi lebih lanjut karena tidak seluruhnya menggambarkan kondisi secara lengkap. 

Pengadaan sepatu dalam program sekolah rakyat menuai sorotan. Anggaran itu menjadi sorotan lantaran muncul dugaan harga sepatu sekolah rakyat senilai Rp 700 ribu per pasang. Komisi Pemberantasan Korupsi turut mengomentari dugaan adanya markup harga dalam pengadaan sepatu pada program tersebut.

KPK mengingatkan, sektor pengadaan barang dan jasa merupakan area rawan korupsi. “Penguatan pencegahan korupsi juga menjadi titik krusial mengingat sektor pengadaan barang dan jasa masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin, 4 Mei 2026.

Berdasarkan data rencana umum pengadaan di INAPROC, total nilai pengadaan sepatu sekolah siswa sebesar Rp 27.541.500.000, dengan metode pengadaan menggunakan e-purchasing. Dari nilai itu, ada dua jenis sepatu dengan nama paket berbeda. Masing-masing nama paketnya adalah sepatu sekolah perlengkapan siswa dan sepatu PDH (pakaian dinas harian) perlengkapan siswa.