INFO TEMPO – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mengalami dinamika internal setelah terjadi kekecewaan kader di tingkat daerah terhadap kondisi organisasi. Sejumlah pengurus wilayah menilai terdapat persoalan serius terkait efektivitas kepemimpinan di tingkat pusat yang berimbas pada stabilitas partai.

Ketua DPW PPP Sulawesi Tenggara, Rachmawati Badallah, mengatakan pihaknya bersama sejumlah kader daerah tengah mempersiapkan langkah hukum berupa gugatan perdata. Langkah ini disebut sebagai respons atas polemik internal yang dinilai mengganggu jalannya organisasi.

Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan ketidakaktifan sejumlah elite partai serta munculnya surat-surat internal yang memicu kegaduhan. Kondisi ini dinilai memperburuk konsolidasi dan menimbulkan keresahan di kalangan kader daerah.

“Langkah hukum ini merupakan akumulasi dari kekecewaan daerah atas dinamika yang terjadi, terutama terkait kebijakan dan komunikasi internal yang dinilai tidak kondusif,” kata dia, Sabtu, 18 April 2026.

Saat ini, lanjut dia, proses gugatan masih dalam tahap pematangan oleh tim hukum yang mewakili DPW PPP dari berbagai wilayah. Koordinasi lintas daerah terus dilakukan guna memastikan dasar hukum yang kuat sebelum gugatan resmi diajukan ke pengadilan.

“Ini bukan keputusan spontan, melainkan hasil pembahasan bersama yang cukup panjang di antara perwakilan daerah,” ujar dia.

Rencana gugatan tersebut akan diajukan ke dua pengadilan negeri, menyesuaikan dengan domisili pihak-pihak yang menjadi objek gugatan. Langkah ini diharapkan menjadi bagian dari upaya menata kembali tata kelola organisasi secara lebih tertib dan akuntabel.

Selain jalur hukum, kader daerah juga mendorong Muhamad Mardiono selaku Ketua Umum PPP untuk segera mengambil langkah strategis dalam menjaga soliditas partai. Evaluasi terhadap posisi-posisi strategis dinilai penting agar kinerja organisasi tetap optimal.

Dorongan ini sejalan dengan hasil Rapat Koordinasi Nasional yang digelar beberapa waktu lalu, yang merekomendasikan evaluasi terhadap kader yang dinilai tidak aktif atau kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana amanat forum sebelumnya. Para kader menilai, langkah pembenahan internal perlu segera dilakukan guna menjaga kepercayaan publik terhadap partai, terutama menjelang agenda politik ke depan. (*)