Eberta
ANGGOTA Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Neng Eem Marhamah Zulfa menyoroti urgensi penjelasan dari Badan Gizi Nasional tentang dasar pengadaan 21 ribu unit motor listrik untuk operasional makan bergizi gratis atau MBG. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menyatakan bahwa transparansi bukan hanya soal membuka data, tetapi memastikan masyarakat mengerti alasan rasional di balik keputusan pemerintah.
“Masyarakat berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga sumber anggarannya. Untuk mendapatkan informasi yang utuh dan akurat, konfirmasi ke pihak BGN menjadi langkah tepat agar kronologinya jelas,” kata Neng Eem dalam keterangan tertulis dikutip pada Jumat, 10 April 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Neng Eem mengingatkan bahwa pengawasan publik menjadi hal krusial mencegah penyalahgunaan anggaran MBG yang super jumbo. Sehingga, BGN harus memiliki perencanaan matang yang disampaikan secara terbuka ke publik agar mengantisipasi ketidakpercayaan publik sekaligus memastikan program berjalan sesuai sasaran.
Menurut Neng Eem, program pemenuhan gizi andalan Presiden Prabowo Subianto ini perlu dikawal agar terhindar dari sorotan negatif yang menggerus kredibilitas dan kualitasnya. Sehingga, ia mendorong BGN menjelaskan secara gamblang apa keterdesakan dari pengadaan motor MBG, untuk membendung spekulasi publik.
“Jangan sampai muncul polemik berkepanjangan akibat kurangnya keterbukaan. Setiap rupiah yang dialokasikan dalam program MBG harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel di hadapan publik,” tutur legislator asal Jawa Barat tersebut.
Komisi IX DPR menjadwalkan rapat bersama BGN pada Senin pekan depan untuk mengetahui duduk perkara hal ini. Pengadaan motor MBG menuai kritik dari masyarakat di tengah instruksi penghematan dari Presiden Prabowo Subianto.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pengadaan 21 ribu sepeda motor untuk operasional MBG dilakukan dari anggaran tahun 2025. Dia menyatakan kendaraan roda dua itu bakal dibagikan kepada kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), terutama di daerah yang sulit dijangkau.
Dadan mengklaim anggaran yang digelontorkan untuk membeli satu unit sepeda motor itu sebesar Rp 42 juta. Menurut dia, harga motor listrik itu berada di bawah harga pasar Rp 52 juta.
