KEMENTERIAN Agama menekankan disiplin digital dalam penerapan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) setiap Jumat. Aparatur sipil negara (ASN) diminta tetap mengaktifkan gawai dan responsif selama jam kerja, meski tidak berada di kantor.

Sekretaris Jenderal Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, WFH bukan alasan untuk menurunkan ritme kerja. Justru, pola kerja ini menuntut tanggung jawab lebih besar karena pengawasan tidak lagi berbasis kehadiran fisik.

“Dipastikan ponsel seluruh staf harus aktif. Ketika dihubungi oleh pimpinan, mereka harus siap. Tidak ada alasan tidak merespons dengan dalih sedang WFH,” ujar Kamaruddin dalam rapat koordinasi internal di kantor pusat Kemenag, Jakarta, Selasa, 31 Maret 2026.

Menurut dia, kedisiplinan dalam merespons komunikasi menjadi kunci dalam menjaga efektivitas birokrasi di tengah perubahan pola kerja. WFH, kata dia, tetap harus dijalankan dari rumah dengan status siaga, bukan bekerja secara fleksibel tanpa kendali.

Kebijakan WFH setiap Jumat merupakan bagian dari transformasi budaya kerja yang mulai berlaku 1 April 2026, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pemerintah mendorong pola kerja yang lebih adaptif, sekaligus efisien dalam penggunaan energi dan mobilitas.

Dalam konteks itu, Kemenag meminta setiap atasan menyusun pola kerja yang terstruktur bagi stafnya agar kinerja tetap terukur. Selain itu, penguatan tata kelola administrasi juga menjadi perhatian untuk memastikan seluruh kebijakan tetap sejalan dengan regulasi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan WFH setiap Jumat diharapkan dapat mendorong efisiensi sekaligus menjaga produktivitas.

Pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen dan mendorong pemanfaatan transportasi publik. “Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” ujar Airlangga.