WALI Kota Solo Respati Ardi mengatakan Pemerintah Kota Solo tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk merespons program penghematan atau efisiensi energi nasional, khususnya di kalangan aparatur sipil negara (ASN). 

Salah satunya kebijakan bike to work atau bersepeda ke tempat kerja seperti arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Selain itu, pemerintah daerah akan mendorong para ASN Solo menggunakan transportasi publik. 

Respati menjelaskan kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi sekaligus menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Ia berharap para pegawai di lingkungan Pemkot Solo dapat beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan.

“Kami akan kembali menggalakkan penggunaan transportasi publik. Selain itu, sedang kami kaji juga penerapan bike to work bagi ASN,” ujar Respati saat ditemui di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo pada Selasa, 31 Maret 2026.

Respati mengatakan dalam waktu dekat akan ada keputusan mengenai kebijakan tersebut. Bahkan, rencana ini juga akan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk unsur TNI dan Polri. 

Langkah penghematan energi ini disiapkan sebagai respons terhadap potensi kenaikan harga BBM, meskipun hingga kini belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat. Meski begitu, Respati memastikan bahwa kondisi stok BBM di Solo masih dalam keadaan aman.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina, dan stok BBM masih mencukupi. Masyarakat tidak perlu panik atau melakukan pembelian berlebihan,” ucap dia. 

Selain mendorong penggunaan transportasi publik, Pemkot Solo juga telah lebih dulu menerapkan kebijakan efisiensi energi lainnya. Di antaranya adalah sistem kerja work from anywhere (WFA), pengaturan penggunaan pendingin ruangan dengan suhu minimal 25 derajat Celsius, serta pembatasan penggunaan listrik pada waktu tertentu.

Ke depan, kebijakan efisiensi ini akan terus diperkuat sambil menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Pemkot Solo juga mempertimbangkan pengurangan operasional mobil dinas, selama tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

“Pengurangan penggunaan mobil dinas memungkinkan dilakukan, asalkan tidak berdampak pada pelayanan publik. Pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” kata Respati.

Terkait dengan rencana penghematan energi tersebut, salah seorang ASN di lingkungan Pemkot Solo, Didi, menyambut baik. “Untuk alternatif menggunakan transportasi umum saya setuju-setuju saja. Karena rumah saya lumayan startegis terjangkau koridor transportasi umum,” ujar Didi. 

Namun, Didi menyoroti masih ada wilayah tertentu di Kota Solo yang belum terlayani rute transportasi umum. Selain itu juga jadwal keberangkatan transportasi umum. “Kalau untuk transportasi umum masalahnya apakah ada rute yang sampai ke sana? Dan juga soal interval tunggu busnya. Menurut saya itu perlu dipertimbangkan,” katanya. 

Sedangkan jika menerapkan kebijakan bersepeda ke tempat kerja, Didi mengatakan juga perlu mempertimbangkan tentang keterjangkauan jarak dari rumah ke kantor. 

“Teknisnya akan seperti apa. Perlu mempertimbangkan keterjangkauan jarak dari rumah ke kantor, dan bagaimana juga teknisnya untuk yang bertugas memfasilitasi kegiatan pimpinan dengan mobilitas tinggi setiap harinya,” ujarnya.