MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan kesediaannya menerima kebijakan pemotongan gaji sebagai dampak dari menipisnya stok bahan bakar minyak (BBM) akibat konflik di kawasan Timur Tengah.

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai melalui akun media sosial X miliknya, @NataliusPigai2, pada Kamis, 19 Maret 2026. Ia telah memberikan izin kepada Tempo untuk mengutip pernyataannya. “Kalaupun tidak menerima gaji sebagai menteri, saya bersedia,” ujar Pigai, Jumat, 20 Maret 2026.

Menurut dia, baik gaji dipotong maupun tidak dibayarkan sama sekali, ia tetap bersedia selama kebijakan tersebut ditujukan untuk kepentingan umum, rakyat, bangsa, dan negara. Pigai juga menuturkan, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dirinya merupakan menteri dengan harta paling kecil di jajaran Kabinet Merah Putih saat ini.

Ia menegaskan, sejak menjabat sebagai menteri, Kementerian HAM melarang segala bentuk pemberian uang dari pejabat di lingkungan instansinya sebagai upaya menjaga integritas. Kebijakan tersebut, kata dia, masih terus diterapkan hingga kini.

Dari kebijakan itu, Pigai mengklaim Kementerian HAM menjadi salah satu instansi yang kondusif, solid, dan bekerja secara maksimal dalam menyelesaikan tugas.

“Gaji pokok saya Rp18 juta, dan saya masih mencukupi dari tunjangan serta perjalanan dinas sesuai aturan,” ujarnya. Ia juga diketahui pernah menjabat sebagai komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Sebelumnya, pada 17 Maret 2026, pemerintah berencana menerapkan kebijakan pemotongan gaji bagi para menteri Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, kebijakan tersebut masih dalam tahap pengkajian lebih lanjut.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat, 13 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penghematan, meskipun situasi belum memasuki fase krisis.