YAYASAN Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti perbedaan informasi yang disampaikan polisi dan TNI dalam kasus penyerangan terhadap Andrie Yunus. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mengatakan berbedaan informasi dikhawatirkan membuat pengusutan kasus ini tak maksimal. 

“Kami khawatir kerancuan informasi antara kepolisian dengan TNI menyebabkan pengungkapan kasus hanya berhenti di level eksekutor, bukan auktor intelektualnya,” kata Isnur melalui pesan WhatsApp, Kamis, 19 Maret 2026.

Dia menyakini ada auktor intelektual di balik penyiraman air keras terhadap Andrie oleh prajurit Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Isnur menduga, tindakan penyerangan ini merupakan bagian dari operasi pembunuhan berencana terhadap mereka yang dianggap membahayakan stabilitas organisasi.

Andrie Yunus merupakan tim pencari fakta dalam Komite Pencari Fakta kerusuhan Agustus 2025. Temuan tim itu menunjukkan adanya dugaan keterlibatan TNI pada peristiwa tersebut.

“Saya juga meyakini operasi seperti ini tidak mungkin dijalankan tanpa ada perintah atasan. Ini bukan operasi yang liar,” ujar dia.

Karenanya, kata dia, YLBHI dan koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk membentuk tim gabungan pencari fakta dengan melibatkan lembaga independen seperti Komnas HAM untuk mengusut kasus tersebut.

“Kepada prajurit yang diduga terlibat, penting juga untuk diproses melalui prosedur peradilan umum, bukan militer,” ucap dia.

Sorotan serupa juga disampaikan Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Jane Rosalina. 

Ia mengatakan, perbedaan informasi antara polisi dan TNI menunjukkan adanya ketidakpastian proses hukum dan fakta yang ada. Pada jumpa pers Rabu lalu, polisi merilis dua terduga pelaku dengan inisial BHC dan MAK. Kepolisian juga menyebut kemungkinan pelaku lebih dari empat orang.

Sementara Puspom TNI juga menggelar konferensi pers. TNI menyatakan empat prajuritnya terlibat penyiram air keras terhadap Andrie. Mereka adalah NDP, SL, BWH, dan ES. Inisialnya berbeda dengan yang disampaikan polisi.

“Empat tersangka sudah kita amankan di Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan,” kata Komandan Puspom TNI Mayor Jenderal Yusri Nuryanto dalam konferensi pers di Mabes TNI, Rabu.

Karena adanya perbedaan informasi, Jane mengatakan, Kontras dan koalisi masyarakat sipil mendesak verifikasi oleh lembaga independen seperti Komnas HAM dan tim pencari fakta. Tujuannya, agar proses penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan menghasilkan fakta yang objektif dan menyeluruh, termasuk mengungkap auktor intelektual.

“Kami juga mendesak kepolisian segera memanggil dan melakukan pemeriksaan kepada Kepala BAIS, Panglima TNI, dan Menteri Pertahanan untuk memastikan siapa saja yang turut bagian dalam penyertaan, serta perbantuan penyerangan terhadap Andrie,” ujar Jane kepada Tempo, Rabu.

Andrie Yunus diserang orang tak dikenal ketika melintas di Jalan Salemba I-Talang, Jakarta Pusat pada Kamis, 12 Maret 2025, malam.

Pelaku menyerang Wakil Koordinator Kontras itu dengan cara menyiramkan cairan kimia korosif ke sejumlah bagian tubuh mulai dari lengan, dada, wajah, hingga mata. Akibatnya, Andrie menderita luka bakar lebih dari 20 persen.