Pemerintah Kaji Penghematan lewat Pemotongan Gaji Menteri

MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah sedang mendetailkan kajian mengenai pemotongan gaji anggota Kabinet Merah Putih dan Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana pemotongan gaji akan dilakukan akibat kondisi stok bahan bakar minyak (BBM) yang menipis setelah peperangan di Timur Tengah.

“Kami sedang detailkan kajiannya,” kata Prasetyo di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 17 Karena 2026.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Juru bicara presiden ini mengklaim stok BBM di Indonesia masih aman. Pemerintah juga berupaya menjaga pasokan BBM hingga 25 hari ke depan sesuai standar nasional yang menyesuaikan kapasitas penyimpanan atau storage

“Meski bukan berarti setelah itu habis minyaknya. Itu mekanisme storage. Begitu penyimpanan kosong, diisi lagi,” kata dia. 

Prasetyo melanjutkan, situasi saat ini bisa menjadi pelajaran untuk melakukan langkah efisiensi anggaran. Misalnya, berbagai upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi konsumsi BBM. Salah satunya dengan jalan bermigrasi menggunakan transportasi publik. 

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat, 13 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya langkah penghematan, meski situasi belum memasuki fase krisis. Prabowo mencontohkan Pakistan yang telah menerapkan langkah ekstrem yang dikategorikan sebagai critical measures. Mereka memangkas hari kerja hingga pengurangan gaji pejabat.

“Ini langkah Pakistan, ya. Ini hanya sebagai perbandingan. Jadi, mereka menganggap ini sudah kritis. Jadi, dikatakan critical measures seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu Covid,” kata Prabowo.

  • Related Posts

    TP PKK Salurkan Bantuan Sosial & Gelar Senam Sehat di Huntara Aceh Utara

    Jakarta – Ketua Umum (Ketum) Tim Pembina (TP) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sekaligus Ketum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tri Tito Karnavian mendorong pemulihan warga hunian sementara…

    Pemerintah Minta Masyarakat Waspada Tawaran Haji Tanpa Antre: Potensi Penipuan

    Jakarta – Satgas Haji dan Umrah mengimbau masyarakat mewaspadai tawaran naik haji tanpa antre. Pemerintah pelaksanaan haji dengan dipastikan ilegal. Hal itu disampaikan,Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak,…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *