BUPATI Kabupaten Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah terjaring operasi tangkap tangan pada Senin, 9 Maret 2026. Wakil bupati, Hendri Praja, kemudian ditunjuk sebagai pelaksana tugas bupati untuk memastikan roda pemerintahan daerah di salah satu kabupaten di Bengkulu tetap berjalan.

Penunjukan Hendri sebagai pelaksana tugas bupati dilakukan setelah pemerintah provinsi menerima radiogram dari Kementerian Dalam Negeri perihal penunjukan pejabat sementara kepala daerah.

Surat keputusan pelaksana tugas bupati diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, pada Sabtu, 14 Maret 2026. Penyerahan berlangsung di ruang rapat Bupati Rejang Lebong dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah setempat.

“Atas nama gubernur didampingi sekretaris daerah , radiogram kementerian dalam negeri yang ditandatangani Sekjen Kemendagri sekaligus menindaklanjuti surat Gubernur Helmi Hasan perihal pemberian mandat kepada wakil bupati Rejang Lebong sebagai PLT,” kata Mian dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 14 Maret 2026.

Dalam sambutannya, Mian berharap pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tetap berjalan normal. “Saya turut prihatin atas musibah di Rejang Lebong. Sesuai regulasi dan aturan pelayanan di pemerintah kabupaten Rejang Lebong tetap harus berjalan,” ujar Mian.

Penunjukan Hendri sebagai pelaksana tugas bupati bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan daerah setelah operasi tangkap tangan KPK pada Senin, 9 Maret 2026. Sebagai pelaksana tugas bupati, Hendri kini menjalankan kewenangan kepala daerah sementara hingga ada keputusan lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan penunjukan tersebut, pemerintah daerah di Rejang Lebong diharapkan tetap dapat menjalankan pelayanan publik serta program pembangunan bagi masyarakat.