MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai struktur Board of Peace (BoP) belum mencerminkan upaya nyata untuk menciptakan perdamaian. Ia menyoroti dominasi Amerika Serikat dalam lembaga tersebut, terutama karena Presiden AS memiliki posisi ketua sekaligus hak veto dalam pengambilan keputusan.

Menurut Kalla, sejak awal pembentukan BoP ia memandang forum itu bisa saja bermanfaat apabila benar-benar mampu membantu proses perdamaian, khususnya di Palestina. Namun perkembangan terbaru justru menimbulkan keraguan terhadap efektivitas lembaga tersebut.

“Saya bilang, BoP boleh, tapi selama dia bisa mengamankan atau mendamaikan Palestina. Cuma baru ditandatangani, Amerika sudah perang bagaimana caranya? Nah kalau cara begitu ya tidak ada manfaatnya,” kata Kalla, saat ditemui di Jakarta, dikutip Kamis, 12 Maret 2026.

Ia mengatakan, BoP disebut berkoordinasi dengan tujuh negara Islam sebagai anggota, di antaranya Turki, Pakistan, dan Arab Saudi. Meski demikian, Kalla menilai struktur kepemimpinan memberi kewenangan besar kepada Presiden Amerika Serikat. “Jadi strukturnya yang juga tidak mencerminkan suatu upaya damai sebenarnya,” kata Kalla. 

Ia mempertanyakan bagaimana sebuah lembaga yang mengusung misi perdamaian dapat berjalan efektif jika negara yang memimpinnya justru terlibat dalam aksi militer. Karena itu, Kalla meminta publik melihat perkembangan BoP dari fakta yang terjadi di lapangan. “Baru ditandatangani di Davos bulan Februari, baru sebulan Iran diserang,” kata dia. 

Menurut dia, keberadaan hak veto yang dimiliki ketua lembaga membuat usulan dari negara lain berpotensi tidak berpengaruh jika tidak disetujui oleh Presiden Amerika Serikat. Situasi itu, kata Kalla, membuat BoP pada akhirnya bergantung pada keputusan satu negara. “BOP itu Trump sama dengan Trump kenapa? karena dia ketua dan dia punya hak veto,” kata dia. 

Kementerian Luar Negeri menyatakan Indonesia menangguhkan pembahasan terkait BoP menyusul eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel pada bulan ini. Pemerintah memilih menunda agenda tersebut di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Kemlu mengatakan fokus pemerintah saat ini adalah memantau perkembangan konflik sekaligus memastikan keselamatan warga negara Indonesia di kawasan tersebut. U