INFO TEMPO – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengatakan seluruh layanan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya. Penegasan ini disampaikan untuk mendorong masyarakat agar segera mengurus dan melengkapi data kependudukan.

“Layanan adminduk itu gratis, tidak dipungut sepeser pun, tidak ada biaya apa pun,” kata Teguh saat acara rilis Data Kependudukan Bersih Semester II 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Kamis, 12 Maret 2026.

Teguh berharap masyarakat yang dimintai uang saat mengurus layanan administrasi kependudukan agar segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Menurut dia, laporan tersebut juga dapat disampaikan melalui jajaran Ditjen Dukcapil atau kepala daerah setempat.

Selain itu, mantan penjabat Gubernur Jakarta ini mengimbau masyarakat yang belum memiliki data kependudukan agar segera mendatangi dinas Dukcapil setempat. Pasalnya, data tersebut, kata dia, akan membantu pemerintah dalam menentukan perencanaan pembangunan, statistik, dan kebijakan publik.

“Sangat mudah, tidak repot. Bahkan juga sudah bisa online,” ujarnya.

Adapun berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025, jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Angka ini meningkat 1.621.396 jiwa jika dibandingkan Semester I Tahun 2025.

Teguh merinci, penduduk Indonesia saat ini didominasi laki-laki dengan total 145.498.092 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk perempuan tercatat 142.816.997 jiwa. Perbandingan rasio ini akan menjadi perhatian pemerintah untuk perencanaan jangka panjang, misalnya dalam bidang kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Dengan keberagaman budaya dan suku bangsa, komposisi penduduk Indonesia berdasarkan DKB Semester II 2025 masih didominasi oleh pemeluk agama Islam. Jumlahnya mencapai 87,15 persen atau 251.257.898 jiwa. Setelah itu diikuti pemeluk Kristen sebanyak 7,37 persen atau 21.240.765 jiwa, Katolik 3,07 persen atau 8.861.999 jiwa, Buddha 1.994.756 jiwa atau 0,69 persen, penganut kepercayaan 99.556 jiwa, serta Khonghucu 78.339 jiwa.

Menurut Teguh, data kependudukan dapat diibaratkan seperti peta besar yang menggambarkan kondisi bangsa. Melalui peta tersebut, Indonesia dapat melihat arah perkembangan sekaligus menyiapkan langkah untuk masa depan. Data kependudukan tidak hanya sekadar kumpulan angka yang terus berubah, tetapi juga mencerminkan keragaman masyarakat. Dengan satu data kependudukan nasional, pemerintah dapat mendorong terwujudnya Indonesia yang lebih terintegrasi, produktif, dan sejahtera.

“Dari peta ini, kita bisa membaca arah perjalanan Indonesia, sekaligus menyiapkan bekal untuk masa depan,” ujarnya. (*)